BURANGA – SOROTAN MERAH PUTIH. COM.
Pihak Pendamping Perwakilan Yayasan dan atau kepercayaan di lapangan sepanjang proses pembangunan MBG ( Ali) angkat bicara dan membantah keras isu miring yang beredar mengenai dugaan jual beli titik koordinat dalam proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kulisusu Lakonea.
Ali, menegaskan bahwa seluruh proses pengajuan portal yang dilakukan oleh pihaknya telah berjalan transparan dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
Ali membantah keras adanya spekulasi mengenai pengajuan portal di wilayah lain. Ia menjelaskan bahwa seluruh proses penentuan titik koordinat dilakukan secara tersistem dan otomatis.
" Yayasan tidak pernah melakukan pengajuan untuk wilayah Kulisusu Barat ataupun Lapandewa. Sejak awal, pengajuan kami lakukan terfokus di Kulisusu, Buton Utara," ujar Ali saat memberikan klarifikasi, Selasa (9/6/2026).
"Setelah titik koordinat ditarik, secara otomatis muncul di sistem yaitu Portal Kulisusu Buton Utara 003. Jadi kami sepenuhnya mengacu pada portal tersebut, dan itu tidak bisa diganggu gugat karena sudah sistem digital, bukan kehendak kami pribadi," tambahnya.
Ali mengarahkan pihak yang berkepentingan untuk langsung mendatangi sekretariat atau menghubungi pimpinan tertinggi yayasan.
"Proses pengajuan portal saya kira Yayasan punya kantor, legalitasnya ada. Jadi alangkah baiknya teman-teman silakan hubungi Ketua Yayasan atau langsung ke kantor untuk penjelasan lebih lanjut ," tuturnya.
Terkait dengan uji kelayakan titik koordinat yang sempat dipertanyakan oleh sejumlah pihak, Ali mengimbau untuk berkoordinasi langsung dengan instansi terkait. Ia menyebutkan bahwa regulasi mengenai jarak koordinat saat ini sudah dinamis dan mengalami penyesuaian.
Lebih lanjut, Ali menjelaskan bahwa mekanisme di lapangan sudah berjalan secara terstruktur sesuai petunjuk teknis (juknis) yang diturunkan langsung dari pemerintah pusat lewat Portal. Lokasi pembangunan MBG tersebut bahkan sudah dilaporkan sejak bulan Mei 2026 lalu.
" Saya rasa di sini ada SPPI (Satuan Pengawas Pembuat Kebijakan) dan Koordinator Wilayah (Korwil) yang di mana bertugas mendampingi serta melaporkan setiap perkembangan progres pembangunan dapur tersebut langsung ke pusat.
Menutup pernyataannya, mengatakan pihaknya kooperatifnya apabila ada pihak Aparat Penegak Hukum (APH) yang ingin melakukan kroscek atau verifikasi lapangan terkait proyek Makan Bergizi Gratis ini.
"Adapun pihak APH turun untuk lakukan verifikasi, kami sangat siap memberikan klarifikasi berdasarkan hasil yang ditentukan oleh portal. Pasalnya, kami bekerja objektif berdasarkan sistem yang ada di portal tersebut," Tutup Ali.
