BILUNG SILAEN
Jakarta, 15 September 2025 - BiLung siLaen mengatakan Mahasiswa dan masyarakat sipil kembali menyuarakan keresahan publik melalui “17+8 Tuntutan Rakyat” yang ditujukan kepada pemerintah, DPR RI, serta aparat penegak hukum. Tuntutan yang muncul dari gelombang aksi demonstrasi di berbagai daerah ini mencapai puncaknya pada 24 - 30 Agustus 2025 Gerakan tersebut lahir dari kemarahan publik terhadap fasilitas dan tunjangan DPR yang dinilai tidak layak, serta pernyataan sejumlah pejabat yang menuai kontroversi.Dalam aksi-aksi sebelumnya, ada beberapa tuntutan seperti Adili Jokowi , Makzulkan Gibran dan Bubarkan DPR Namun belakangan ini
mengalami pergeseran.
Bilung Silaen yang juga aktivis 98 mengatakan, kemungkinan ada pembelokan isu yang tanpa disadari menjauhkan dari tuntutan utama. “Ini bisa terjadi karena simpang siurnya informasi tentang pergerakan sipil itu sendiri .Aksi 17+8 Tuntutan Rakyat Dinilai Ada Pembelokan Isu , ini bisa terjadi karena simpang siurnya informasi tentang pergerakan sipil itu sendiri. " 17+8 Tuntutan yang muncul dari gelombang aksi demonstrasi di berbagai daerah ini mencapai puncaknya pada selasa (24/8/2025). Gerakan tersebut lahir dari kemarahan publik terhadap fasilitas dan tunjangan DPR yang dinilai tidak layak, serta pernyataan sejumlah pejabat yang menuai kontroversi.Dalam aksi-aksi sebelumnya, ada beberapa tuntutan seperti Adili Jokowi dan Makzulkan Gibran. Namun belakangan ini mengalami pergeseran.
Bilung Silaen, aktivis 98, mengatakan bahwa tuntutan rakyat yang digaungkan melalui aksi demonstrasi di berbagai daerah telah mengalami pergeseran. Tuntutan tersebut, yang dikenal sebagai "17+8 Tuntutan Rakyat", awalnya ditujukan kepada pemerintah, DPR RI, dan aparat penegak hukum.
Tuntutan rakyat ini lahir dari kemarahan publik terhadap fasilitas dan tunjangan DPR yang dinilai tidak layak, serta pernyataan sejumlah pejabat yang menuai kontroversi. Aksi demonstrasi tersebut mencapai puncaknya pada 24-30 Agustus 2025. Bilung silaen juga menegaskan kan isue utama dengan Tuntutan Utama diantaranya:
- Mengadili Jokowi: Menuntut Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, diadili karena dugaan pelanggaran atau kesalahan selama masa pemerintahannya.
- Memamakzulkan Gibran Rakabuming sebagai wakil Presiden.
- Membubarkan DPR: Menuntut pembubaran DPR karena kinerjanya yang tidak lagi menjadi wakil rakyat dan selalu meninggalkan kepentingan rakyat serta kemarahan rakyat.
Bilung Silaen mengatakan bahwa kemungkinan ada pembelokan isu yang tanpa disadari menjauhkan dari tuntutan utama. Hal ini bisa terjadi karena simpang siurnya informasi tentang pergerakan sipil itu sendiri.
Tim
