Moncongkomba, 12 September 2025 – Kekosongan jabatan Kepala Dusun La’nyara, Desa Moncongkomba, sejak April 2025 hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Warga mengaku sudah lama menunggu kehadiran Kepala Desa untuk memberikan penjelasan, namun tak kunjung mendapat jawaban yang jelas. Kondisi ini menimbulkan keresahan karena pelayanan dan arah kebijakan di tingkat dusun menjadi terhambat.
Sejumlah warga bahkan menilai, sikap Kepala Desa yang enggan menemui masyarakat memperkuat dugaan adanya permainan dalam mekanisme pengangkatan perangkat desa. “Kepala desa seakan takut menemui warganya sendiri, jadi kami menduga memang ada persekongkolan tentang pengangkatan kepala dusun secara sepihak ini,” ujar salah seorang warga. Pernyataan ini memicu semakin besarnya gelombang kritik di tengah warga yang merasa diabaikan.
Keresahan itu bertambah ketika diketahui bahwa Pemerintah Desa tidak pernah mengumumkan secara resmi pengunduran diri Kepala Dusun La’nyara sejak April lalu. Transparansi informasi yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah desa justru diabaikan. “Bukan cuman mekanisme yang jadi masalah, tetapi pemerintah desa sama sekali tidak memberi pengumuman resmi soal pengunduran diri itu,” tegas Risal Keca’, salah satu warga yang ikut menyoroti masalah ini.
Lebih dari lima bulan kekosongan jabatan membuat masyarakat La’nyara kehilangan sosok pemimpin di tingkat dusun yang mestinya menjadi ujung tombak komunikasi dan pelayanan. “Warga butuh sosok kepala dusun. Kasihan sudah lima bulan kosong, tapi pemerintah desa juga tidak pernah menunjuk pejabat sementara,” tambah Risal. Situasi ini menandakan adanya kelalaian serius dari aparat desa dalam menjalankan kewajibannya kepada masyarakat.
Kondisi yang berlarut-larut ini menunjukkan lemahnya tata kelola pemerintahan desa serta minimnya komitmen terhadap keterbukaan publik. Warga pun mendesak agar pihak berwenang turun tangan, termasuk camat dan aparat kabupaten terkhususnya PMD, untuk mengawasi proses pengangkatan Kepala Dusun La’nyara. Jika dibiarkan, konflik dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dikhawatirkan semakin dalam, bahkan berpotensi memicu ketegangan sosial yang lebih besar.
(Red)
