Sampang Dugaan ketidaksesuaian spesifikasi dalam proyek rehabilitasi toilet SDN Kamuning 3, Kecamatan Sampang, kian menimbulkan tanda tanya besar.
Selain tidak dipasangnya papan nama proyek, temuan penggunaan besi tulangan beton yang diduga bercampur antara diameter 10 dan 12 milimeter turut menyoroti lemahnya fungsi pengawasan pekerjaan di lapangan.
Padahal, pengawasan teknis merupakan bagian krusial dalam setiap proyek yang menggunakan anggaran negara.
Pengawas lapangan, konsultan, hingga pejabat teknis terkait semestinya memastikan seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Namun berdasarkan temuan di lapangan, besi tulangan yang tertanam pada struktur beton tampak tidak seragam, kondisi ini memunculkan dugaan adanya penggunaan kawat besi campuran, yang berpotensi menurunkan mutu dan kekuatan bangunan jika tidak sesuai perencanaan teknis.
Selain itu, pada beberapa titik hasil pengecoran juga terlihat adanya keretakan awal pada struktur beton, khususnya di sekitar area tulangan.
Lebih disayangkan, berdasarkan informasi yang dihimpun, pekerjaan rehabilitasi toilet SDN Kamuning 3 tersebut telah dinyatakan selesai dan masuk tahap Provisional Hand Over (PHO).
Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius, mengingat masih ditemukannya dugaan ketidaksesuaian spesifikasi serta keretakan fisik bangunan pasca serah terima sementara.
Upaya konfirmasi yang dilakukan media kepada pihak pelaksana pekerjaan tidak membuahkan hasil, pelaksana yang disebut bernama Samsuri, dari CV Nifsura Mitra Lestari, memilih tidak memberikan jawaban atas pertanyaan wartawan terkait tidak adanya papan proyek, spesifikasi besi tulangan yang digunakan, kondisi keretakan bangunan, maupun proses PHO.
Sikap tersebut dinilai terkesan menghindar dari klarifikasi, padahal proyek tersebut dibiayai dana publik dan layak diketahui masyarakat.
Atas kondisi ini, publik mempertanyakan sejauh mana fungsi pengawasan berjalan, baik dari pengawas lapangan maupun pejabat teknis pelaksana kegiatan.
Pengawasan yang lemah dikhawatirkan membuka celah terjadinya penyimpangan spesifikasi di lapangan.
Sejumlah pihak mendesak Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap proyek tersebut.
Audit dinilai penting untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan fisik di lapangan dengan dokumen kontrak, spesifikasi teknis, serta anggaran yang tercantum dalam LPSE.
Bahkan, jika tidak ada tindak lanjut dari aparat pengawas internal maupun eksternal, tidak menutup kemungkinan persoalan ini akan dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) guna dilakukan penelusuran lebih lanjut, terutama jika ditemukan indikasi pelanggaran prosedur atau potensi kerugian negara.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana pekerjaan belum memberikan tanggapan resmi atas konfirmasi yang disampaikan media.
BBG
