HALMAHERA SELATAN, MALUKU UTARA . SOROTAN MERAH PUTIH .COM– Aktivitas di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, pada Senin (29/9/2025) terpantau lumpuh total. Tidak ada satu pun kegiatan perkantoran yang berlangsung setelah pintu pagar utama DPRD maupun akses jalan di depan kantor tersebut ditutup rapat oleh keluarga Bakir Marengkeng.
Aksi pemalangan itu dilakukan sebagai bentuk protes keras terhadap Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yang hingga kini belum menyelesaikan kewajiban pembayaran ganti rugi lahan milik keluarga Marengkeng. Lahan tersebut diduga telah digunakan pemerintah untuk kepentingan pembangunan fasilitas tanpa ada penyelesaian kompensasi yang jelas kepada pemilik sahnya.
Menurut pantauan di lapangan, suasana kantor DPRD terlihat sepi. Pagar ditutup dengan Batu. Bambu. Juga spanduk. sementara akses jalan menuju gedung DPRD juga diblokir, sehingga tidak ada kendaraan maupun pegawai yang bisa masuk ke area kantor. Kondisi ini praktis menghentikan seluruh aktivitas kedewanan, termasuk rapat-rapat penting yang telah dijadwalkan sebelumnya.
Perwakilan keluarga Bakir Marengkeng menegaskan, mereka tidak akan membuka palang maupun membuka akses jalan sebelum ada kesepakatan resmi dan penyelesaian pembayaran ganti rugi oleh pemerintah daerah. “Kami sudah lama menunggu janji penyelesaian ini, namun sampai sekarang tidak ada kejelasan. Karena itu kami memilih langkah tegas dengan menutup kantor DPRD sebagai bentuk protes,” ungkap salah satu anggota keluarga.
Aksi ini mendapat perhatian luas dari masyarakat sekitar. Beberapa warga menilai, pemerintah daerah harus segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut agar pelayanan publik dan kinerja DPRD tidak semakin terganggu. Pasalnya, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki agenda penting dalam pembahasan kebijakan daerah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan maupun unsur pimpinan DPRD belum memberikan keterangan resmi terkait langkah penyelesaian yang akan diambil. Situasi di sekitar kantor DPRD terpantau relatif kondusif meski dijaga ketat oleh keluarga pemilik lahan yang tetap bersikeras mempertahankan aksi mereka.
Jika tidak segera ditangani, aksi pemalangan ini berpotensi menimbulkan dampak lebih luas, termasuk terhambatnya roda pemerintahan daerah. Publik kini menanti respons cepat dari pemerintah untuk menemukan solusi yang adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat serta menghormati hak-hak pemilik lahan.
Tim / Red.
