Halmahera Selatan .sorotan merahputihNews.com— Warga Desa Tapa, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, mempertanyakan lonjakan tagihan listrik PLN yang dinilai tidak wajar dalam dua bulan terakhir. Keluhan ini mencuat setelah sejumlah pelanggan mendapati jumlah kWh yang tercatat pada meteran tiba-tiba melonjak drastis tanpa adanya perubahan signifikan pada penggunaan alat elektronik di rumah mereka.
Menurut informasi yang dihimpun, salah satu warga mengungkapkan bahwa pada bulan sebelumnya tercatat pemakaian listrik sebesar 900 kWh dengan total tagihan mencapai sekitar Rp1.800.000. Namun pada bulan berikutnya, angka tersebut kembali naik menjadi 1.300 kWh, sehingga membengkakkan tagihan hingga sekitar Rp2.500.000. Kondisi ini dinilai sangat tidak sesuai dengan kebiasaan konsumsi listrik warga yang cenderung stabil.
Warga kemudian menduga adanya kesalahan dalam pencatatan data, kerusakan pada meteran, atau gangguan teknis lain yang menyebabkan sistem perhitungan menjadi tidak akurat. Dugaan ini semakin kuat karena tidak ada penambahan perangkat elektronik atau penggunaan listrik yang berlebihan selama periode tersebut.
“Mohon agar masalah meteran ini segera diperiksa. Tagihan tiba-tiba melonjak tinggi, padahal pemakaian kami biasa saja. Kami butuh penjelasan yang jelas dari PLN,” ujar salah satu warga Desa Tapa dengan nada kecewa.
Warga juga meminta PLN untuk melakukan pengecekan teknis secara langsung di lapangan, termasuk memeriksa kondisi fisik meteran, akurasi pencatatan kWh, hingga memastikan sistem pembacaan otomatis tidak mengalami error. Selain itu, masyarakat mengharapkan transparansi penuh dari pihak PLN terkait proses pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap laporan warga.
Sejumlah tokoh masyarakat Desa Tapa pun mendorong agar PLN menindaklanjuti keluhan tersebut secara cepat dan memberikan solusi yang adil agar tidak ada pelanggan yang dirugikan akibat kesalahan teknis maupun administrasi.
Dengan adanya laporan ini, warga berharap PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) yang membawahi wilayah tersebut segera turun tangan, melakukan klarifikasi resmi, dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan profesional dan akuntabel.
