HALMAHERA SELATAN_ Sorotanmerahputih.com – Aliansi Revolusi AgroMaritim yang terdiri dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Indari (IPMI), Gerakan Pemuda Pelajar Mahasiswa Loleo Jaya (GPPML), dan Gerakan Persatuan Mahasiswa Obi (GPMO) Maluku Utara, berhasil mendorong Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk mengambil tindakan konkret terkait berbagai persoalan masyarakat, khususnya pemulihan transportasi laut.
Pada Senin (19/1/2026), aliansi melakukan audiensi dengan Wakil Bupati selama tiga setengah jam, menyampaikan persoalan mendesak termasuk mandeknya transportasi laut di Pulau Obi, Pelabuhan Loleo Jaya, dan Pelabuhan Laut Indari. Wakil Bupati kemudian memberikan komitmen untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut.
Sebagai bentuk penagihan janji, pada Senin (26/1/2026) aliansi melakukan aksi demonstrasi yang diterima langsung oleh Bupati. Dalam pertemuan tersebut, Bupati menyampaikan bahwa Kapal KM Ajul Safikran akan kembali beroperasi pada pertengahan Februari 2026, melayani rute Pelabuhan Loleo Jaya, Pelabuhan Laut Indari, dan Botang Lomang. Bupati juga mengarahkan Kepala Dinas Perhubungan untuk membuat surat pernyataan resmi sebagai bentuk kepastian kebijakan.
Selain masalah transportasi laut, aliansi juga menyampaikan sejumlah persoalan lainnya. IPMI berhasil mendorong pembayaran upah material, buruh, dan tukang proyek jalan Lapen Desa Indari yang tertunda empat bulan, yang akhirnya dibayarkan pada Jumat (23/1/2026). GPPML menyampaikan kerusakan jalan Desa Loleo Jaya, yang akan diperbaiki tahun ini. Sementara GPMO mengajukan kebutuhan sekretariat permanen, dengan Bupati meminta untuk menyiapkan berkas administrasi.
IPMI juga menyampaikan persoalan di SMP Negeri 25 Halmahera Selatan terkait alokasi tugas PPPK, gaya komunikasi kepala sekolah, dan kebijakan terkait kegiatan tenaga pengajar, serta upah material masyarakat yang belum terbayarkan akibat miskomunikasi. Bupati menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti seluruh persoalan tersebut.
Koordinator Lapangan Aksi, Alfian M. Hamzah, mengapresiasi langkah pemerintah namun juga menegaskan perlunya penyelesaian tuntas persoalan yang belum terselesaikan serta perbaikan manajemen birokrasi.
