SAMPANG — Kasus hilangnya handtraktor milik instansi pemerintah yang sempat dilaporkan secara resmi dan kemudian disebut telah ditemukan kembali menjadi sorotan sejumlah pihak. Salah satunya datang dari LSM BIN DPD Jawa Timur yang menilai penanganan kasus tersebut menyisakan kejanggalan dan memerlukan kejelasan hukum.
Ketua LSM BIN DPD Jatim menyampaikan bahwa sejak awal telah ada laporan resmi terkait dugaan pencurian alat pertanian tersebut. Namun, setelah handtraktor dikabarkan ditemukan, persoalan justru dianggap selesai tanpa adanya penjelasan mengenai proses hukum yang ditempuh.
“Kami mempertanyakan kinerja aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Jika memang sempat hilang dan ditemukan kembali, seharusnya tetap ada proses hukum untuk mengungkap siapa pelakunya. Jangan sampai ada kesan bahwa kasus ini ditutup begitu saja,” tegas perwakilan LSM BIN DPD Jatim.
Menurutnya, penghentian penanganan perkara tanpa keterangan resmi berpotensi menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. Apalagi, handtraktor tersebut merupakan aset penting yang sangat dibutuhkan petani dalam menunjang aktivitas pertanian sehari-hari.
LSM BIN DPD Jatim juga mendorong aparat kepolisian agar bersikap terbuka dengan menyampaikan kronologi lengkap sejak alat pertanian itu dilaporkan hilang hingga akhirnya ditemukan kembali. Keterbukaan informasi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
“Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum. Kami mendorong agar kasus ini tetap diusut tuntas demi kepastian hukum dan rasa keadilan,” tambahnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait status penanganan kasus tersebut. Publik pun berharap aparat penegak hukum dapat memberikan penjelasan yang transparan dan akuntabel agar persoalan ini tidak menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat.
Red
