BUTON UTARA – Tim dari Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan kunjungan lapangan di Kabupaten Buton Utara (Butur) pada Kamis (09/07/2026). Agenda ini dilaksanakan guna meninjau langsung kesesuaian kondisi lapangan dengan desain yang telah diverifikasi, sebagai bagian dari rencana program Inpres Jalan Daerah (IJD) 2026 Tahap 1.
Pantauan di lapangan, kunjungan kerja tersebut dihadiri langsung oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3.3 BPJN Sultra, Dirwan, bersama tim teknisnya. Kedatangan mereka didampingi oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Buton Utara yang diwakili oleh LM. Mirza Khairat, ST (Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda) beserta jajaran tim Bina Marga.
Untuk diketahui, Pemkab Buton Utara mengusulkan 5 wilayah strategis bagi status jalan kabupaten dalam program IJD tahun ini, di antaranya:
Ruas Lanosangia – Wantulasi Segmen 1
Ruas Lanosangia – Wantulasi Segmen 2
Ruas Lanosangia – Wantulasi Segmen 3
Ruas Wamboule – Langosangia
Ruas Wandaka – Malalanda
Selain jalan kabupaten, Pemerintah Provinsi Sultra juga mengusulkan 1 ruas jalan provinsi yang berada di dalam wilayah hukum Buton Utara, yakni Ruas BTS Buton – SP3 Bubu (Poros Desa Pongkowulu). Sesuai jadwal, tim BPJN dijadwalkan akan melanjutkan peninjauan lapangan di poros tersebut esok hari.
Hingga saat ini, seluruh usulan Inpres Jalan Daerah tersebut telah rampung melewati tahapan Verifikasi Balai melalui aplikasi SITIA. Tahapan berikutnya yang akan dikawal adalah Verifikasi Bappenas dan Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) Kementerian PU sebelum dilakukannya penetapan pagu anggaran resmi.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Buton Utara, Husima, menyampaikan harapannya agar seluruh usulan yang diajukan dapat membuahkan hasil nyata bagi masyarakat Butur pada tahun anggaran 2026 ini.
"Kita semua berdoa agar jalan kabupaten maupun jalan provinsi di wilayah Kabupaten Buton Utara ini bisa tercover di Inpres Jalan Daerah Tahap 1," ujar Husima saat dihubungi oleh awak media.
Ia menambahkan, pihak Pemda akan tetap bersikap realistis namun optimis dalam mengawal jalur birokrasi anggaran ini.
"Walaupun dari lima ruas jalan kabupaten ditambah satu ruas jalan provinsi usulan kita tidak tercover semua, paling tidak insya Allah ada yang lolos di IJD tahap 1 tahun 2026 ini. Adapun yang belum tercover di tahap awal, insya Allah Pemda akan terus memperjuangkannya di IJD tahap 2 maupun skema IJD MYC (Multi Years Contract) 2026-2027," urai Husima secara optimis.
Di akhir keterangannya, Kadis PUPR Butur ini menaruh harapan besar agar pihak Pemerintah Provinsi Sultra senantiasa memberikan prioritas terhadap pembangunan konektivitas jalan di Buton Utara. Pihak Dinas PUPR Butur pun menegaskan tidak akan pernah berhenti membangun koordinasi yang solid dan intensif demi percepatan pembangunan infrastruktur daerah.
