PANYABUNGAN – Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun Anggaran (TA) 2025 di SD Negeri 106 Aek Galoga (NPSN: 10208039), Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, menuai sorotan tajam. Tim investigasi aktivis mahasiswa dan pemuda menemukan sejumlah kejanggalan signifikan yang mengarah pada dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta penggelembungan anggaran (markup).
Temuan tersebut terungkap melalui hasil investigasi, temuan faktual, telaah kritis oleh Ketua Forum Mahasiswa Pemuda Pemantau Pemerintah dan Pelayanan Publik (Forum MP4), Arif Azka Batubara kepada pers (12/11)
Dia menyebut penelusuran data pada platform transparansi Kementerian Pendidikan dan investigasi lapangan, pihaknya membeberkan lima poin krusial yang dinilai tidak wajar dalam realisasi Dana BOS TA 2025 di sekolah tersebut.
Arief azka menemukan kejanggalan fatal berupa selisih data jumlah siswa Penerima BOS. Temuan faktual mengungkap perbedaan mencolok antara data pada menu Profil Sekolah dengan laporan pencairan Dana BOS. Pada Profil Sekolah, jumlah murid terdaftar tercatat sebanyak 342 siswa. Namun, pada pencairan Dana BOS Tahap 1 (21 Februari 2025) dan Tahap 2 (8 Agustus 2025), jumlah penerima dilaporkan mencapai 357 siswa atau terdapat surplus 15 siswa. Arief Azka ikut mempertanyakan potensi manipulasi data Dapodik untuk menggelembungkan alokasi dana yang diterima sekolah sebesar Rp160.650.000 per tahap.
Point lain yang disorot adalah pembengkakan anggaran administrasi Kegiatan Sekolah.
"Serapan anggaran untuk komponen administrasi kegiatan sekolah dinilai sangat tinggi hingga mencapai total Rp130.775.500. Rinciannya meliputi Rp69.797.000 pada Tahap 1 dan Rp60.978.000 pada Tahap 2. Angka ini menyerap hampir 40 persen dari total Dana BOS tahunan, sehingga memicu tanda tanya besar terkait rincian operasional riil untuk tingkat Sekolah Dasar Negeri" tegas Arief Azka
Selanjutnya pihaknya, melohat potensi lonjakan belanja pengembangan Perpustakaan dengan realisasi anggaran tercatat mencapai total Rp55.512.000 dalam satu tahun anggaran, yakni Rp20.800.000 pada Tahap 1 dan melonjak menjadi Rp34.712.000 pada Tahap 2.
'Hal ini terindikasi fiktif, kita mendesak keterbukaan mengenai jenis buku maupun fasilitas perpustakaan yang dibelanjakan serta akuntabilitas transaksi melalui sistem SIPLah" tegasnya.
Poin lebih parah, menurut Arief Azka terletak pada ketidakwajaran pemeliharaan sarana dan Prasarana. "Alokasi anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana (sarpras) menyerap dana sebesar Rp37.365.000, yang terbagi atas Rp25.180.000 pada Tahap 1 dan Rp12.185.000 pada Tahap 2. Kita mempertanyakan kesesuaian antara besaran anggaran yang dicairkan dengan kondisi fisik perbaikan di lapangan yang minim bahkan nyaris tak ada" ketusnya.
Dia juga menyorot anggaran berulang dengan nominal identik
"Kita menyoroti adanya komponen belanja yang nominalnya sama persis di kedua tahap pencairan. Komponen tersebut adalah Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp1.650.000 serta Langganan Daya dan Jasa sebesar Rp1.218.000 pada masing-masing tahap. Kesamaan angka mutlak ini dinilai berpotensi hanya berupa rancangan di atas meja dan bukan berdasarkan tagihan riil" sebutnya.
Arif Azka Batubara menyayangkan sikap Kepala Sekolah SD Negeri 106 Aek Galoga yang dinilai tertutup dan belum memberikan tanggapan atas dua kali surat konfirmasi yang telah dilayangkan sebelumnya. Menurut dia, sikap bungkam tersebut mencederai asas keterbukaan informasi publik sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 serta fungsi kontrol sosial pers berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999.
"Kita melakan konfrimasi zebagai bentuk pemenuhan prinsip keberimbangan berita (cover both sides). Malah diabaikan" ungkapnya.
Dia mengingatkan, bila konfirmasi mereka diabaikan, pihaknya menegaskan akan segera membawa seluruh berkas temuan data tersebut untuk dilaporkan secara resmi ke Kejaksaan Negeri Panyabungan guna diproses sesuai ketentuan hukum tindak pidana korupsi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kepala Sekolah SD Negeri 106 Aek Galoga masih enggan serta terkesan tidak kooperatif untuk memberikan hak jawab atau klarifikasi dalam bentuk apapun.
(Magrifatulloh).
