SIMALUNGUN – Pengawalan pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Simalungun mendapat perhatian serius dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun. Melalui Bidang Intelijen dan Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS), Kejari melakukan monitoring langsung terhadap 13 sekolah penerima program pengadaan sarana pendidikan dan revitalisasi bangunan sekolah, Senin (9/11/2026).
Kegiatan tersebut dilakukan bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun dan pihak penyedia. Pengawasan difokuskan pada pengadaan komputer merek i-Cherry, meubelair ruang kelas, serta pekerjaan revitalisasi bangunan sekolah.
Namun, hasil peninjauan lapangan justru menemukan sejumlah ketidaksesuaian kualitas barang dan pekerjaan yang perlu segera ditindaklanjuti.
Temuan Meubelair Tidak Sesuai Spesifikasi
Dalam pemeriksaan meubelair berupa meja, kursi, lemari, dan papan tulis, Tim PPS menemukan beberapa kondisi yang dinilai belum memenuhi spesifikasi teknis kontrak.
Temuan tersebut antara lain pengecatan yang belum merata, konstruksi dan sambungan yang kurang rapi, lemari tidak dapat dikunci, material kayu mengalami kerusakan, hingga ukuran dan ketebalan sejumlah barang yang belum sesuai ketentuan.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, Tim PPS meminta pihak penyedia segera melakukan perbaikan maupun penggantian barang yang tidak memenuhi persyaratan. Bahkan, sejumlah meubelair dikembalikan kepada penyedia untuk diganti dengan unit baru sesuai standar kualitas.
Pengawasan juga dilakukan hingga ke lokasi produksi dan perakitan meubelair pada Sabtu (7/11/2026). Dalam kunjungan tersebut, ditemukan sejumlah bagian pekerjaan yang masih bermasalah, seperti triplek meja mengembang, kaki meja dan kursi mengalami kerusakan, pengecatan belum sempurna, serta konstruksi lemari yang belum terpasang dengan baik.
Tim PPS meminta penyedia melakukan pembenahan sebelum barang didistribusikan kepada sekolah penerima.
Distribusi 33 Unit Komputer Turut Dipantau
Selain meubelair, pengadaan komputer juga menjadi bagian dari pengawasan. Tim PPS memeriksa distribusi sebanyak 33 unit komputer di masing-masing sekolah penerima, di antaranya SMP Negeri 1 Jorlang Hataran, SMP Negeri 1 Sidamanik, SMP Negeri 1 Dolok Panribuan, dan SMP Negeri 2 Girsang Sipangan Bolon.
Berdasarkan hasil pemantauan, sejumlah perangkat telah diterima sekolah, tetapi masih menunggu proses instalasi serta kesiapan ruang laboratorium dan meubelair pendukung.
Tim PPS mengingatkan agar komputer ditempatkan sesuai peruntukannya dan pihak penyedia memastikan instalasi serta pemeriksaan fungsi perangkat dilakukan sebelum digunakan dalam kegiatan belajar mengajar.
Revitalisasi Bangunan Sekolah Juga Menjadi Sorotan
Pengawasan tidak berhenti pada pengadaan barang. Tim PPS turut memeriksa pekerjaan revitalisasi bangunan sekolah, termasuk pengecatan dinding, pemasangan kusen dan jendela, pekerjaan pagar, hingga instalasi stop kontak.
Dari hasil peninjauan, terdapat beberapa bagian pekerjaan yang masih membutuhkan perbaikan agar sesuai gambar perencanaan dan spesifikasi teknis.
Tim PPS mendorong penyedia bersama pihak sekolah untuk segera menyelesaikan kekurangan tersebut. Penyelesaian pekerjaan dan pemenuhan spesifikasi menjadi hal penting sebelum proses pembayaran tahap berikutnya dilaksanakan.
Pengawalan Kejaksaan Harus Berujung pada Kualitas dan Akuntabilitas
Temuan lapangan tersebut menjadi pengingat bahwa program pembangunan pendidikan tidak cukup hanya dilihat dari jumlah barang yang disalurkan atau bangunan yang selesai dikerjakan. Kualitas, kesesuaian spesifikasi, serta manfaat nyata bagi peserta didik juga harus menjadi prioritas.
Pengawalan melalui program PPS diharapkan mampu meminimalkan potensi penyimpangan sekaligus memastikan anggaran negara digunakan secara bertanggung jawab.
Kejari Simalungun menegaskan komitmennya untuk terus mengoptimalkan pengamanan dan pengawalan pembangunan strategis melalui koordinasi, monitoring, serta evaluasi secara berkelanjutan.
Publik tentu berharap seluruh catatan hasil pemeriksaan tersebut benar-benar ditindaklanjuti oleh penyedia dan instansi terkait, bukan sekadar menjadi temuan dalam laporan monitoring.
Sebab, fasilitas pendidikan yang dibangun menggunakan anggaran negara harus memenuhi standar kualitas. Jangan sampai sekolah hanya menerima barang dan bangunan secara administratif, tetapi kualitasnya justru tidak layak menunjang proses pembelajaran.
Pembangunan pendidikan bukan sekadar menghabiskan anggaran, melainkan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan fasilitas yang aman, berkualitas, dan bermanfaat bagi generasi penerus bangsa.
