JAKARTA – Pengamalan Pancasila sebagai dasar negara kembali menjadi sorotan. Praktik korupsi, dugaan penyalahgunaan kewenangan, lemahnya pengawasan terhadap kekayaan negara, hingga persoalan ketidakadilan hukum dinilai menjadi tantangan serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pakar hukum internasional, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., melontarkan kritik keras terhadap pihak-pihak yang dinilainya lantang berbicara tentang Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, tetapi belum tentu konsisten menjalankan nilai-nilai tersebut dalam praktik penyelenggaraan negara.
Pernyataan itu disampaikan saat menjawab pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan daring melalui sambungan telepon seluler dari kantornya di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, kawasan Cijantung, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurut Sutan Nasomal, Pancasila tidak boleh hanya dijadikan simbol dalam pidato kenegaraan dan kegiatan seremonial. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan sosial harus tercermin dalam kebijakan dan tindakan para penyelenggara negara.
"Jangan hanya mengaku paling Pancasila, tetapi jika ada korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan ketidakadilan terhadap rakyat justru dibiarkan. Pancasila harus dibuktikan melalui tindakan nyata," tegasnya.
Korupsi Menjadi Ancaman Serius bagi Masa Depan Indonesia
Sutan Nasomal menilai pemberantasan korupsi masih membutuhkan pembenahan serius. Praktik suap, pungutan liar, penyalahgunaan kewenangan, serta dugaan permainan hukum menurutnya dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Ia meminta pemerintah tidak hanya menyampaikan komitmen pemberantasan korupsi melalui pernyataan dan pidato, tetapi juga memastikan pengawasan berjalan efektif.
Menurutnya, pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam menjaga kekayaan negara.
Ia juga mendesak agar setiap indikasi penyimpangan anggaran dan pengelolaan sumber daya alam diperiksa secara transparan.
Tambang Ilegal dan Pengelolaan SDA Jangan Lolos dari Pengawasan
Persoalan pertambangan ilegal di sejumlah wilayah menjadi salah satu perhatian yang disampaikan Sutan Nasomal.
Ia menyinggung aktivitas pertambangan timah di Bangka Belitung serta persoalan pertambangan di Sulawesi dan Kalimantan yang menurutnya perlu mendapatkan pengawasan lebih serius.
Ia mempertanyakan efektivitas pengawasan apabila aktivitas pertambangan yang diduga melanggar hukum dapat berlangsung tanpa penanganan yang terlihat oleh masyarakat.
"Negara memiliki kewajiban menjaga kekayaan alam untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai sumber daya alam dikeruk, sementara masyarakat hanya menerima dampak kerusakan dan kehilangan kesejahteraan," ujarnya.
Meski demikian, dugaan keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas pertambangan ilegal harus dibuktikan melalui penyelidikan dan proses hukum yang sah.
Konflik Agraria dan Hak Masyarakat Adat Perlu Kepastian Hukum
Sorotan berikutnya menyangkut persoalan konflik agraria dan perlindungan masyarakat adat.
Sutan Nasomal menilai penguasaan tanah yang dipersengketakan antara masyarakat dan korporasi harus diselesaikan secara adil, transparan, serta berdasarkan bukti kepemilikan dan ketentuan hukum.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak membiarkan masyarakat kecil kehilangan akses terhadap tanah dan sumber penghidupan tanpa penyelesaian yang jelas.
Menurutnya, perlindungan terhadap masyarakat adat merupakan bagian penting dari pengamalan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam Pancasila.
Narkotika dan Pendidikan Jangan Luput dari Perhatian Pemerintah
Dalam pernyataannya, Sutan Nasomal juga menyoroti ancaman peredaran narkotika yang dinilainya membutuhkan penanganan serius.
Ia meminta aparat penegak hukum mengusut jaringan peredaran narkotika secara menyeluruh, termasuk apabila terdapat indikasi keterlibatan oknum aparat atau pihak lain yang memiliki kekuasaan.
Selain it
