MANDAILING NATAL – Aktivitas pertambangan yang diduga tidak mengantongi izin di Desa Banjar Maga, Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), menjadi perhatian publik setelah ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial.
Viralnya aktivitas tersebut mendorong Sekretaris Jenderal SATMA AMPI Madina, Muliya Harisandi, meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Ia menilai, penanganan perkara tidak cukup hanya menyasar aktivitas yang terlihat di lapangan, tetapi juga perlu menelusuri pihak-pihak yang diduga memiliki peran dalam operasional pertambangan tersebut.
Menurut Muliya, aparat kepolisian perlu mengungkap secara jelas siapa pemodal, pengelola lokasi, hingga pihak yang mengatur kegiatan operasional pertambangan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun SATMA AMPI Madina, muncul dugaan keterkaitan seorang anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal berinisial MU dari Partai Demokrat dengan permodalan atau aktivitas pertambangan tersebut.
Selain itu, nama Hendri disebut-sebut diduga memiliki peran dalam penguasaan atau penyediaan lokasi pertambangan. Sementara Zulkisman Lubis diduga berperan sebagai koordinator lapangan yang mengatur operasional empat unit alat berat.
Namun, seluruh informasi tersebut masih berupa dugaan yang membutuhkan pembuktian. Karena itu, Muliya meminta kepolisian melakukan pemeriksaan secara profesional dan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang disebutkan untuk menyampaikan klarifikasi.
SATMA AMPI Minta Partai Demokrat Lakukan Penelusuran Internal
Sorotan juga diarahkan kepada DPC Partai Demokrat Kabupaten Mandailing Natal. SATMA AMPI Madina meminta partai tersebut menindaklanjuti informasi mengenai dugaan keterlibatan kadernya yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Madina.
Muliya berharap partai melakukan penelusuran internal untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
Apabila nantinya ditemukan bukti yang sah mengenai keterlibatan kader dalam aktivitas pertambangan tanpa izin, partai diminta mengambil langkah sesuai mekanisme dan ketentuan organisasi yang berlaku.
"Jangan sampai jabatan sebagai wakil rakyat justru menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat karena adanya dugaan keterlibatan dalam aktivitas yang bertentangan dengan hukum. Partai harus menunjukkan sikap tegas dan tidak boleh melindungi siapa pun," tegas Muliya.
Penindakan Satu Alat Berat Dipertanyakan
Selain dugaan keterlibatan sejumlah pihak, SATMA AMPI Madina turut mempertanyakan perkembangan penanganan aktivitas pertambangan tersebut oleh aparat kepolisian.
Berdasarkan informasi yang diterima organisasi tersebut, penindakan disebut baru menyasar satu unit alat berat atau satu pihak dari Madina. Sementara keberadaan tiga unit alat berat lainnya masih menjadi pertanyaan.
SATMA AMPI Madina meminta kepolisian memberikan penjelasan resmi mengenai proses penindakan, termasuk apakah seluruh pihak yang diduga terlibat telah dimintai keterangan.
Penelusuran terhadap dugaan peran pemodal, pengelola lokasi, dan koordinator lapangan juga dinilai penting agar penanganan perkara tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Muliya menegaskan, keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.
Enam Poin Desakan SATMA AMPI Madina
Sebagai bentuk kepedulian terhadap penegakan hukum dan perlindungan lingkungan, SATMA AMPI Madina menyampaikan enam tuntutan:
- Mendesak kepolisian mengusut tuntas dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin di Desa Banjar Maga, Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Mandailing Natal.
- Memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk pemodal, pengelola lokasi, koordinator lapangan, serta pihak yang mengoperasikan empat unit alat berat.
- Menelusuri dugaan keterkaitan anggota DPRD Madina berinisial MU dari Partai Demokrat berdasarkan bukti dan fakta hukum.
- Mendesak DPC Partai Demokrat Madina melakukan penelusuran internal dan mengambil tindakan sesuai aturan apabila dugaan keterlibatan kadernya terbukti.
- Meminta kepolisian menyampaikan penjelasan resmi mengenai penindakan yang disebut baru menyasar satu unit alat berat atau satu pihak.
- Memastikan proses penegakan hukum berjalan objektif, transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu.
Muliya: Pengusutan Harus Menyentuh Seluruh Rantai Aktivitas
Muliya Harisandi menegaskan, viralnya dugaan aktivitas pertambangan tersebut jangan sampai hanya menjadi perbincangan sesaat di media sosial tanpa tindak lanjut yang jelas.
Menurutnya, aparat penegak hukum perlu menelusuri seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari pihak yang diduga menyediakan modal, penguasaan lokasi, pengoperasian alat berat, hingga pihak yang memperoleh keuntungan.
"Jangan hanya menindak pihak yang terlihat di lapangan, tetapi telusuri siapa yang diduga menjadi pemodal, siapa yang menguasai lokasi, siapa yang mengatur operasional, dan siapa saja yang memperoleh keuntungan. Penegakan hukum harus menyentuh seluruh mata rantai aktivitas pertambangan tersebut. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas," tutup Muliya.
SATMA AMPI Madina menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong aparat penegak hukum mengusut setiap informasi yang berkembang berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga informasi ini disusun, keterangan resmi dari kepolisian, pihak Partai Demokrat Madina, serta pihak-pihak yang disebutkan dalam dugaan tersebut belum tercantum dalam bahan pemberitaan. Klarifikasi dari seluruh pihak terkait tetap diperlukan guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang.
(Magrifatulloh)
