Medan, 16 Agustus 2026 — Buntut kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami ratusan pelajar di Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, terus mendapat perhatian publik. Ketua FORWAPEN (Forum Wartawan Pendidikan Nasional), Rules Gajah, S.Kom, menyatakan keprihatinan mendalam dan meminta seluruh rangkaian peristiwa tersebut diusut secara menyeluruh, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami menyayangkan kejadian ini dan mendesak agar kasus ini diusut tuntas. Keselamatan pelajar adalah prioritas utama. Tidak boleh ada kelalaian yang mengancam nyawa anak-anak bangsa,” tegas Rules Gajah, S.Kom, di Medan, Minggu (16/8/2026).
Menurut FORWAPEN, kasus ini tidak boleh berhenti pada pemberian sanksi administratif. Investigasi harus mampu menjawab secara terang penyebab kejadian, mulai dari proses pengadaan bahan pangan, kualitas dan keamanan bahan makanan, proses memasak, penyimpanan, pengemasan, distribusi, hingga makanan tersebut dikonsumsi para siswa.
Kepala SPPG Diusulkan PDTH
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, saat menjenguk salah seorang korban yang masih menjalani perawatan intensif di RSU Haji Medan, Minggu (16/8/2026), menyampaikan bahwa SPPG yang mendistribusikan MBG di Berastagi dikenai suspensi berat.
Sudaryono juga menyatakan Kepala SPPG tidak hanya akan dicopot, tetapi diajukan untuk pemecatan dengan tidak hormat (PDTH) melalui Badan Kepegawaian Negara apabila yang bersangkutan berstatus ASN.
“Yang pertama dapurnya disuspen berat. Kemudian Kepala SPPG-nya yang sanksi. Bukan hanya dicopot, tapi saya ajukan pemecatan dengan tidak hormat melalui badan kepegawaian negara status ASN-nya,” ujar Sudaryono.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kepala SPPG Karo Berastagi Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, diketahui bernama Eky Faisal Zendrato. Namun demikian, proses investigasi terhadap SPPG tersebut masih berjalan dan penyebab pasti dugaan keracunan massal di SMA Negeri 1 Berastagi pada Kamis (13/8/2026) harus menunggu hasil pemeriksaan tim gabungan.
FORWAPEN: Jangan Hanya Mencari Siapa yang Salah
Rules Gajah menilai langkah tegas pemerintah penting, tetapi masyarakat juga membutuhkan keterbukaan mengenai hasil investigasi.
“Yang paling penting bukan hanya siapa yang diberi sanksi. Publik perlu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, di mana letak kegagalannya, dan bagaimana pemerintah memastikan kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa program MBG menyangkut kepentingan anak-anak sekolah sehingga standar keamanan pangan harus menjadi bagian yang tidak dapat ditawar.
FORWAPEN juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap seluruh SPPG, khususnya terkait standar operasional prosedur, kebersihan dapur, kompetensi petugas, rantai dingin, pengujian bahan pangan, masa simpan makanan, serta mekanisme pengawasan sebelum makanan didistribusikan kepada siswa.
BGN Ingatkan Seluruh SPPG
Sudaryono juga mengingatkan seluruh SPPG di Indonesia agar bekerja ekstra hati-hati karena kesalahan dalam pengelolaan makanan dapat berdampak langsung terhadap keselamatan manusia.
Ia menegaskan bahwa petugas yang merasa tidak mampu menjalankan tanggung jawab harus berani mengundurkan diri daripada mempertaruhkan keselamatan anak-anak.
Pernyataan tersebut, menurut Rules Gajah, harus menjadi momentum evaluasi nasional.
“Ini harus menjadi pelajaran bagi seluruh penyelenggara MBG. Jangan sampai orientasi pada target distribusi mengalahkan aspek keselamatan dan kualitas makanan,” katanya.
Kondisi Korban Terus Dipantau
Sementara itu, Sudaryono menyampaikan bahwa korban yang masih menjalani perawatan di RSU Haji Medan dilaporkan mengalami perkembangan kondisi yang membaik, meskipun tetap berada dalam pemantauan intensif tim medis.
Perawatan antara lain dilakukan dengan mengistirahatkan sistem pencernaan, pemberian antibiotik dan obat untuk mengatasi nyeri sesuai kebutuhan medis, serta pemantauan terhadap kondisi pasien.
Sudaryono berharap kondisi korban dapat kembali normal dalam satu hingga dua hari berikutnya, namun perkembangan kesehatan tetap bergantung pada evaluasi dokter dan kondisi masing-masing pasien.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memfasilitasi pembiayaan pengobatan korban.
Transparansi Menjadi Kunci
FORWAPEN berpandangan bahwa masyarakat, terutama orang tua siswa, memiliki hak memperoleh informasi yang jelas mengenai keamanan program MBG.
Karena itu, Rules Gajah meminta pemerintah membuka hasil investigasi kepada publik secara proporsional, termasuk hasil pemeriksaan laboratorium apabila telah tersedia, tanpa mengganggu proses hukum maupun privasi para korban.
“Orang tua menitipkan anak-anaknya kepada sekolah. Ketika program pemerintah masuk ke lingkungan pendidikan, maka keamanan dan keselamatan siswa harus menjadi tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Menurutnya, kepercayaan publik terhadap program MBG hanya dapat dipertahankan apabila pemerintah menunjukkan transparansi, ketegasan dan perbaikan nyata.
“Jangan sampai kasus ini hanya menjadi berita beberapa hari. Harus ada evaluasi, harus ada perbaikan sistem, dan harus ada jaminan bahwa makanan yang diterima anak-anak benar-benar aman,” pungkas Rules Gajah, S.Kom.
FORWAPEN menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu keselamatan peserta didik, transparansi program pendidikan, serta akuntabilitas penyelenggaraan program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan anak-anak Indonesia.
Sumber: FORWAPEN / keterangan yang disampaikan dalam bahan rilis, Medan, 16 Agustus 2026.
Website: www.forwapen.sbs
