Sorotan Merah Putih. Com.
*BIREUEN, Nanggroe Aceh Darussalam - 14 Agustus 2026* – Penyaluran bantuan pascabanjir di Kabupaten Bireuen memicu polemik. Dari total *32.000 warga terdampak*, berdasarkan data yang disampaikan Bupati Bireuen H. Mukhlis, baru sekitar *4.000 korban* yang dilaporkan menerima bantuan. Artinya masih ada *28.000 korban* yang belum tersentuh logistik.
Ketimpangan data ini disoroti tajam oleh Pakar Hukum Internasional dan Ekonom, *Profesor Sutan Nasomal, S.H., M.H.* Ia mendesak *Presiden Prabowo Subianto* untuk segera memerintahkan *Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka* bersama kementerian terkait melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola distribusi bantuan di Bireuen.
"Dugaan tersendatnya bantuan diperkuat keterangan warga. Di Arabungong, Dusun Blang Awe, Kecamatan Peudada, kami belum menerima paket bantuan apa pun dari pemerintah daerah sejak banjir," ujar salah seorang warga setempat.
Prof Sutan menegaskan, akuntabilitas penyaluran bantuan bencana bersifat mutlak.
"Kami meminta audit untuk mengurai hambatan. Transparansi tata kelola bencana krusial. Jangan sampai mandek pada klaim anggaran, tapi bantuan fisik tidak sampai ke tangan yang berhak," tegasnya.
Secara matematis, deviasi 28.000 korban harus dievaluasi lintas lembaga: Pemkab Bireuen, Pemprov Aceh, hingga Pemerintah Pusat. 5 indikator yang harus diaudit: validasi penerima, identitas korban, jenis bantuan, timeline penyaluran, dan pemetaan kendala teknis.
Prof Sutan menyatakan akan terus mengawal kasus ini. Redaksi juga membuka ruang klarifikasi seluas-luasnya bagi Pemkab Bireuen dan BPBD Bireuen.
*Narasumber:* Prof. Dr. KH Alhamdhu Sutan Nasomal, SH.,MH - Pakar Hukum Internasional, Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Ketum PAMID, Ketum YPLBH, Rektor STIA STIH Pronass.
