SAMARINDA, [25 September 2026] — Barisan 8 Center (B8C) DPW Kalimantan Timur menyerahkan usulan pengembangan akses pembiayaan bagi petani kepada Bankaltimtara, sekaligus melakukan penjajakan kerja sama terkait skema penyaluran kredit untuk kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan).
Penyerahan usulan tersebut dilakukan oleh Ketua DPW B8C Kaltim, Eka Marindra Lutviandi, didampingi Wakil Ketua DPW B8C Kaltim Bambang Irawan dan Kadek Yusa, yang hadir sebagai perwakilan dari unsur pengusaha sekaligus petani.
Dalam pertemuan tersebut, pihak Bankaltimtara diwakili oleh Arif Tri Cahyono, Pemimpin Bidang Perkreditan.
Usulan yang disampaikan B8C pada prinsipnya mendorong agar akses pembiayaan sektor pertanian dapat semakin disesuaikan dengan karakteristik usaha tani, khususnya bagi petani dan generasi muda yang ingin mengembangkan usaha pertanian secara lebih produktif dan modern.
Selain pembiayaan usaha tani, pembahasan juga diarahkan pada peluang pengembangan skema kredit alsintan, sehingga kebutuhan alat pertanian seperti mesin pengolahan lahan, alat panen, pascapanen maupun sarana mekanisasi lainnya dapat memperoleh akses pembiayaan yang lebih terstruktur.
Dorong Kredit Tidak Berhenti pada Modal Usaha
Ketua DPW B8C Kaltim Eka Marindra Lutviandi mengatakan, pengembangan sektor pertanian membutuhkan ekosistem pembiayaan yang tidak hanya memberikan modal kerja, tetapi juga mendukung peningkatan produktivitas petani.
Kami datang membawa usulan yang konkret. Kami ingin membangun jembatan antara kebutuhan riil petani dengan sistem pembiayaan perbankan. Salah satunya adalah bagaimana kebutuhan alsintan dapat masuk dalam skema pembiayaan yang memungkinkan petani maupun kelompok usaha tani mengaksesnya secara sehat.”
Menurut Eka, mekanisasi pertanian menjadi salah satu bagian penting dalam proses regenerasi petani dan modernisasi sektor pertanian.
Kalau kita ingin anak muda masuk ke sektor pertanian, pertanian harus kita dorong menjadi usaha yang produktif, modern dan memiliki akses pembiayaan. Alsintan merupakan salah satu instrumen penting untuk menuju ke sana.”
B8C juga menyampaikan bahwa konsep yang ditawarkan tidak hanya berorientasi pada penyaluran kredit, tetapi perlu memperhatikan kelayakan usaha, pendampingan, offtaker, kelembagaan petani dan kepastian penggunaan pembiayaan.
Dengan demikian, pembiayaan diharapkan dapat terhubung dengan kegiatan produksi dan rantai usaha pertanian, bukan berdiri sendiri.
Penjajakan Kerja Sama Kredit Alsintan
Dalam pertemuan tersebut juga dilakukan penjajakan awal mengenai kemungkinan pengembangan pola pembiayaan alsintan.
Skema tersebut nantinya dapat diarahkan untuk mendukung kebutuhan petani, kelompok tani, koperasi, BUMDes maupun pelaku usaha yang bergerak dalam jasa pertanian, dengan tetap mengikuti ketentuan dan mekanisme kredit yang berlaku di Bankaltimtara.
Kadek Yusa, yang hadir mewakili unsur pengusaha-petani, turut menyampaikan perspektif lapangan mengenai kebutuhan pembiayaan dan alat pertanian yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi.
Sementara itu, Bambang Irawan menekankan pentingnya membangun pola kerja sama yang dapat mempertemukan kebutuhan petani dengan lembaga pembiayaan secara langsung dan terukur.
Menuju Model Pembiayaan Pertanian yang Terintegrasi
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya B8C DPW Kaltim dalam mendorong terbentuknya ekosistem pertanian yang menghubungkan petani, lembaga pembiayaan, dunia usaha, pendamping, teknologi dan pasar.
Usulan yang telah disampaikan selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan lebih lanjut antara B8C dan Bankaltimtara, khususnya untuk melihat kemungkinan penerapan skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik sektor pertanian.
Kami tidak ingin berhenti pada penyerahan dokumen. Harapannya ini menjadi awal pembahasan teknis. Kalau ada bagian yang perlu diperbaiki dari sisi skema kredit, kami siap duduk bersama dan menyesuaikannya dengan kebutuhan petani serta ketentuan perbankan,” ujar Eka.
B8C DPW Kaltim selanjutnya akan melanjutkan koordinasi dengan unsur petani, pengusaha, akademisi dan pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat konsep tersebut sebelum masuk pada tahapan pembahasan teknis lebih lanjut.(Nasrullah)
