BUTON UTARA — Ketua Investigasi DPD Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Nasional Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali, mengapresiasi langkah tegas Polairud dan PSDKP Pusat Pangkalan Bitung melalui Satuan PSDKP Kendari dalam mengusut pelanggaran kapal pelingkar yang melanggar Dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
Ali menegaskan bahwa penindakan ini sudah sejalan dengan regulasi pengawasan ruang laut yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.
"Kami mendukung penuh upaya PSDKP Bitung melalui Satuan Pengawas Kendari dan Polairud. Saat ini sudah ada beberapa kapal yang dokumennya ditahan di kantor Satuan PSDKP Kendari, serta beberapa kapal lain yang sedang diperiksa oleh Polairud," ujar Ali, Selasa (22/9/2026).
Menurut Ali, pemeriksaan tersebut berfokus pada dugaan pelanggaran Undang-Undang Pelayaran dan penyalahgunaan fungsi pelabuhan berdasarkan kesesuaian dokumen SIPI yang dimiliki kapal-kapal tersebut.
Polemik keberadaan kapal pelingkar di Waode Buri tidak hanya berkaitan dengan izin pelayaran, Surat Izin Berlayar (SIB), atau aktivitas bongkar muat. DPD JPKP Nasional Sultra juga mencium adanya indikasi praktik pungutan liar (pungli) yang menyasar armada pengangkut ikan di area pelabuhan.
Guna menyelesaikan persoalan ini secara tuntas, JPKP Sultra berencana menyurat ke DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara agar segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan bersama Komisi II DPRD Buton Utara, PSDKP, dan Polairud.
"Insyaallah kami akan mendesak DPRD Provinsi Sultra untuk menggelar RDP bersama Komisi II DPRD Butur, PSDKP, dan Polairud. Ini menyangkut potensi pendapatan daerah Provinsi Sultra maupun Kabupaten Buton Utara yang dirugikan oleh oknum mafia laut. Kami menenggarai kuat adanya pungli di lingkaran pelabuhan dan telah mengantongi bukti pengakuan dari salah satu sopir mobil pengangkut ikan," tegas Ali memungkas
