BUTON UTARA — Kondisi jalan poros provinsi yang melintasi Desa Wacu La'eya, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara (Butur), kembali memicu keprihatinan publik. Bertahun-tahun lamanya, masyarakat setempat harus bertahan di tengah kepungan debu tebal yang berterbangan setiap kali kendaraan melintas akibat kerusakan jalan yang tak kunjung mendapatkan penanganan permanen.
Ruas jalan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Namun hingga kini, penanganan yang menyentuh akar permasalahan dinilai belum juga terealisasi, sehingga mengganggu mobilitas harian, kebersihan lingkungan, hingga mengancam kesehatan masyarakat di sepanjang jalur tersebut.
Persoalan infrastruktur ini telah berlangsung lama dan menjadi keluhan utama warga Desa Wacu La'eya. Debu pekat yang membubung saat lalu lintas padat tidak hanya mengotori permukiman, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan pernapasan (ISPA) bagi warga sekitar dan pengguna jalan.
Mewakili suara masyarakat dan kalangan pemuda/mahasiswa Butur, La Ode Muhamad Fahril menyampaikan bahwa warga Desa Wacu La'eya sudah cukup bersabar menunggu perhatian serius dari pemerintah provinsi.
"Kami berharap Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, dapat segera mengambil langkah yang konkret untuk memperbaiki jalan poros provinsi di Desa Wacu La'eya. Jalan ini merupakan akses penting bagi masyarakat. Ujar Fahril
Lanjutnya, Selama kondisinya masih berdebu dan belum diperbaiki, aktivitas warga akan terus terganggu, bahkan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Kami hanya menginginkan hak yang sama, yaitu menikmati infrastruktur jalan yang layak, aman, dan nyaman seperti daerah-daerah lainnya," tegas La Ode Muhamad Fahril.
Fahril menegaskan, pembangunan infrastruktur jalan yang memadai merupakan faktor krusial dalam menunjang mobilitas masyarakat, memperlancar perekonomian daerah, serta mempermudah akses pendidikan dan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, ia mendesak agar perbaikan jalan poros di Desa Wacu La'eya dapat dijadikan salah satu prioritas utama pembangunan Pemprov Sultra di Kabupaten Buton Utara.
Langkah nyata berupa pengaspalan atau penanganan permanen lainnya sangat dinantikan agar pemerataan pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat di pelosok Buton Utara.
Aspirasi ini disampaikan sebagai bentuk dorongan konstruktif kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara agar segera merealisasikan perbaikan demi meningkatkan kualitas hidup warga setempat.
Mahasiswa dan masyarakat menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah konkret dan titik terang dari Pemprov Sulawesi Tenggara.
