JAKARTA – Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., menyampaikan dukungannya terhadap upaya Presiden RI Prabowo Subianto dalam membuka peluang kerja sama internasional di bidang teknologi internet. Menurutnya, Indonesia perlu menjalin kemitraan dengan berbagai negara maju, termasuk negara-negara Eropa, Jepang, dan China, guna memperkuat infrastruktur serta memenuhi kebutuhan konektivitas digital nasional.
Dukungan tersebut disampaikan Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan online dalam maupun luar negeri melalui sambungan telepon seluler dari Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka di kawasan Cijantung, Jakarta Timur, Minggu (1/11/2026).
Ia berpandangan bahwa kerja sama teknologi internet harus dilandasi prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Indonesia, menurutnya, memiliki potensi pasar yang besar sehingga perlu memiliki banyak pilihan mitra dalam memenuhi kebutuhan teknologi komunikasi.
"Indonesia terbuka untuk bekerja sama dengan negara mana pun yang memiliki kemampuan teknologi. Namun, kerja sama tersebut harus saling menguntungkan dan tetap menghormati kedaulatan serta kepentingan nasional," ujar Sutan Nasomal.
Soroti Risiko Ketergantungan Kabel Bawah Laut
Dalam keterangannya, Sutan Nasomal juga menyoroti ketergantungan infrastruktur internet terhadap jaringan kabel bawah laut. Ia menilai pemerintah perlu memperkuat alternatif konektivitas agar layanan internet nasional tidak terlalu bergantung pada satu jalur maupun satu mitra kerja sama.
Menurutnya, kabel bawah laut memang menjadi salah satu infrastruktur penting dalam mendukung komunikasi data internasional. Namun, keberadaannya juga memiliki risiko gangguan akibat kerusakan teknis, aktivitas manusia, bencana, maupun situasi konflik.
Karena itu, ia mendorong pemerintah mempertimbangkan pengembangan teknologi alternatif, termasuk jaringan satelit dan sistem komunikasi lainnya, sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan digital Indonesia.
"Kita tidak boleh hanya bergantung pada satu jalur komunikasi. Indonesia harus memiliki pilihan teknologi dan mitra kerja sama agar kebutuhan internet masyarakat, dunia usaha, serta pelayanan pemerintahan tetap terjamin," ungkapnya.
Minta Pemerintah Evaluasi Kerja Sama yang Berpotensi Merugikan
Sutan Nasomal turut menyinggung pentingnya sikap tegas pemerintah apabila terdapat pernyataan atau ancaman dari pihak luar negeri yang berpotensi mengganggu kepentingan Indonesia.
Ia berpendapat bahwa setiap bentuk kerja sama perlu dievaluasi apabila tidak lagi memberikan manfaat atau justru menimbulkan risiko terhadap kepentingan nasional.
Meski demikian, penilaian terhadap pihak yang disebut mengancam pemutusan kabel internet perlu didasarkan pada informasi dan bukti yang dapat diverifikasi. Identitas negara maupun konteks pernyataan tersebut juga perlu diperjelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam hubungan internasional.
Komdigi Didorong Perkuat Ketahanan Digital
Lebih lanjut, Sutan Nasomal mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan negara-negara pemilik teknologi maju.
Menurutnya, pemerintah perlu memperhatikan beberapa aspek strategis, antara lain keamanan jaringan, perlindungan data, ketersediaan infrastruktur, keterjangkauan layanan, serta kemampuan Indonesia mengembangkan teknologi secara mandiri.
Ia juga menilai diversifikasi jalur internet penting untuk mengantisipasi gangguan konektivitas yang dapat berdampak terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, komunikasi, dan pelayanan publik.
"Indonesia harus memiliki kemandirian dan kedaulatan digital. Kerja sama dengan negara lain tetap diperlukan, tetapi kemampuan nasional juga harus terus diperkuat agar Indonesia tidak mudah bergantung kepada satu pihak," tegasnya.
Kemandirian Internet Perlu Didukung Kajian Menyeluruh
Gagasan memperkuat kemandirian internet nasional menjadi salah satu Strategis Nasional
