HALMAHERA SELATAN sorotanmerahputih.com – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Marhaenisme (DPC GPM) Kabupaten Halmahera Selatan kembali menggaungkan desakan agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera menuntaskan kasus Kapal Halsel Ekspres yang hingga kini belum menemukan kejelasan.
Ketua DPC GPM Halsel, Harmain Rusli, menegaskan agar Kejaksaan Tinggi Maluku Utara memanggil bahkan jika perlu menahan mantan Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Halsel periode 2007–2008 sekaligus mantan Kepala Dinas Perhubungan tahun 2016–2019, Soadri Ingra Tubun.
Menurut Harmain, Soadri merupakan saksi kunci yang mengetahui secara detail alur pengelolaan hingga dugaan penyalahgunaan anggaran dalam kasus Kapal Halsel Ekspres.
> “Dalam kacamata hukum, tidak mungkin seseorang yang pernah menduduki posisi strategis seperti beliau tidak mengetahui persoalan ini. Karena itu, APH harus berani memanggil dan bahkan menahan beliau demi mempercepat proses hukum,” tegas Harmain.
Lebih lanjut, GPM Halsel mengingatkan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa kompromi.
> “Adagium hukum Fiat justitia, ruat caelum, hukum harus ditegakkan walaupun langit runtuh. Tidak boleh ada intervensi, tekanan, atau kompromi yang menghambat jalannya proses hukum di daerah ini,” ujarnya.
Desakan tersebut muncul karena penanganan kasus Kapal Halsel Ekspres dianggap berjalan lamban sehingga merugikan publik sekaligus mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum maupun pemerintah daerah.
Harmain menegaskan, GPM Halsel akan terus mengawal proses hukum dan memastikan transparansi penuh dalam penyidikan.
> “Kami tidak akan tinggal diam. Jika penegak hukum gagal menjalankan tugasnya, kami akan terus mengawal dan mengadvokasi kasus ini sampai tuntas,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, DPC GPM Halsel menekankan agar aparat hukum tidak tebang pilih dalam penegakan keadilan. ( Tim red )
