HALTENG - Sorotanmerahputih.com Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menerima dan menemui massa aksi dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam rangka pembahasan usulan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Halmahera Tengah Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Bupati
Tengah, Senin (29/12/2025).
Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Bupati Halmahera Tengah dan dihadiri oleh Wakil Bupati Halmahera Tengah Ahlan Djumadil, Sekretaris Daerah Bahri Sudirman, Kapolres Halmahera Tengah, Dandim 1512/Weda, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.
Dialog ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membuka ruang komunikasi yang konstruktif serta menjunjung tinggi aspirasi para pekerja dan buruh. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan serikat pekerja menyampaikan berbagai pandangan, aspirasi, dan harapan terkait besaran UMK Tahun 2026 agar mampu menjawab kebutuhan hidup layak pekerja di tengah dinamika ekonomi dan inflasi yang terjadi.
Bupati Halmahera Tengah dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemerintah daerah memahami pentingnya UMK sebagai instrumen perlindungan bagi pekerja sekaligus penopang stabilitas hubungan industrial. Oleh karena itu, setiap proses penetapan UMK akan dilakukan secara hati-hati, transparan, dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pemerintah daerah berkomitmen untuk mengakomodir aspirasi pekerja secara adil dan proporsional, dengan tetap memperhatikan kemampuan dunia usaha serta kondisi perekonomian daerah. Dialog seperti ini penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan bersama,” ujar Bupati.
Wakil Bupati Halmahera Tengah Ahlan Djumadil menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah, pekerja, pengusaha, dan unsur keamanan menjadi kunci utama terciptanya iklim ketenagakerjaan yang harmonis dan kondusif. Ia berharap komunikasi yang telah terbangun dapat terus dilanjutkan dalam forum-forum resmi selanjutnya.
Sementara itu, Kapolres Halmahera Tengah dan Dandim 1512/Weda menyampaikan apresiasi atas jalannya dialog yang berlangsung tertib, aman, dan penuh rasa tanggung jawab. Keduanya menegaskan dukungan terhadap upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat selama proses penyampaian aspirasi berlangsung.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menegaskan bahwa seluruh masukan dan aspirasi yang disampaikan oleh serikat pekerja akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut melalui mekanisme resmi Dewan Pengupahan Kabupaten. Hasil dari proses tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam penetapan UMK Halmahera Tengah Tahun 2026.
Melalui dialog ini, Pemkab Halmahera Tengah kembali menegaskan komitmennya untuk menciptakan kebijakan ketenagakerjaan yang berkeadilan, menjamin kesejahteraan pekerja, menjaga keberlangsungan dunia usaha, serta mendukung iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di Halmahera Tengah.( Tim red )
