PANGKEP, SULSEL – Dugaan pelanggaran etika oleh aparatur pemerintahan kembali menjadi sorotan publik. Seorang lurah di wilayah Boriappaka, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), dilaporkan ditemukan berada di dalam sebuah kamar penginapan bersama seorang wanita yang disebut-sebut merupakan staf di kelurahan yang sama.
Informasi tersebut berkaitan dengan kegiatan penertiban dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pangkep terhadap seorang pejabat publik yang diduga berada di lokasi tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, lurah tersebut bersama seorang wanita yang diduga stafnya berada di salah satu penginapan di wilayah Kabupaten Pangkep. Sebuah kendaraan berwarna abu-abu yang diduga digunakan oleh lurah tersebut terlihat terparkir di sekitar lokasi.
Penggerebekan atau pemeriksaan lokasi disebut dilakukan setelah adanya laporan masyarakat yang mencurigai aktivitas di tempat tersebut. Namun hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang yang menyatakan adanya pelanggaran disiplin ASN maupun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang disebutkan.
Menurut keterangan saksi di lokasi, petugas Satpol PP bersama pihak penginapan mendatangi kamar yang dimaksud untuk melakukan pengecekan dan klarifikasi terhadap laporan yang diterima.
Pemilik penginapan yang dikonfirmasi awak media mengaku tidak mengetahui identitas tamu yang menginap di tempat usahanya.
"Saya tidak tahu kalau itu seorang lurah, yang menerima tamu adalah karyawan saya," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Pangkep, Hafid, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa dirinya sedang dalam perjalanan dinas.
"Sebentar saya hubungi, karena sementara menuju Desa Teaweang untuk penanganan ODGJ," singkatnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan lanjutan dari pihak Satpol PP terkait hasil pemeriksaan maupun tindak lanjut atas laporan tersebut. Media ini juga masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak lurah yang bersangkutan dan pihak wanita yang disebut dalam laporan tersebut.
Secara umum, aparatur sipil negara diwajibkan menjaga integritas, etika, dan profesionalitas dalam menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran disiplin ASN merupakan kewenangan instansi yang berwenang berdasarkan hasil pemeriksaan resmi.
Catatan Redaksi:
Pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber di lapangan dan masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut dari seluruh pihak terkait. Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keputusan atau pernyataan resmi yang menyatakan adanya pelanggaran disiplin, pelanggaran etika, maupun tindak pidana oleh pihak yang disebutkan dalam berita ini. Oleh karena itu, asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan. Media membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(Redaksi)
