BUTON UTARA – Sorotan Merah Putih. Com
Kebijakan Pemerintah Pusat melalui Danantara Indonesia yang merencanakan Groundbreaking Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Karawang, Jawa Barat, memicu gelombang protes besar di Sulawesi Tenggara.
Rencana pembangunan ekosistem dan fasilitas produk Aspal Buton yang ditempatkan di luar daerah asal sumber daya tersebut dinilai sebagai langkah yang tidak berpihak pada keadilan ekonomi daerah.
Penolakan keras muncul dari berbagai elemen masyarakat di Kepulauan Buton, mulai dari tokoh adat, akademisi, mahasiswa, hingga praktisi industri.
Mereka menganggap pemindahan pusat pengolahan (hilirisasi) ke Pulau Jawa adalah bentuk pengabaian terhadap potensi kesejahteraan rakyat di lokasi tambang.
Laode Herman Iskandar, Kapitano Lipu Kerajaan Kulisusu, menegaskan bahwa kebijakan membangun fasilitas pengolahan di Karawang berisiko mematikan potensi ekonomi lokal.
Menurutnya, semangat hilirisasi yang digaungkan Presiden seharusnya diimplementasikan dengan membangun industri di sekitar lokasi bahan baku (on-site).
"Kami mendukung penuh program hilirisasi, namun kami menolak keras jika pengolahan Aspal Buton dilakukan di Karawang. Itu adalah kekayaan alam kami. Jika industri pengolahannya dibawa ke Jawa, Buton hanya akan mendapatkan dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan tanpa merasakan nilai tambah ekonomi yang nyata," tegas tokoh adat Kulisusu tersebut.
Masyarakat menilai, jika proyek ini tetap dipaksakan berjalan di Karawang, Kepulauan Buton hanya akan menjadi penonton di tengah melimpahnya cadangan aspal yang mencapai puluhan juta ton.
Keberadaan industri pengolahan di lokasi asal dianggap sebagai kunci utama untuk:
1. Menciptakan lapangan kerja bagi putra daerah.
2. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Tenggara.
3. Menciptakan multiplier effect bagi UMKM dan ekonomi kerakyatan di sekitar tambang.
Hingga saat ini, gelombang penolakan terus menguat di berbagai titik di Kepulauan Buton. Warga mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara serta para wakil rakyat (DPR RI dan DPD RI) asal Sultra di Senayan untuk segera mengambil sikap tegas.
Pemerintah Pusat diminta meninjau ulang lokasi proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut dan memindahkannya ke wilayah Kepulauan Buton demi memastikan asas keadilan bagi daerah penghasil dan kesejahteraan masyarakat lokal.
