BURANGA – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara (Butur), Nurtin, memberikan tanggapan tegas terkait pemberitaan yang dimuat oleh salah satu media online dengan judul “Administrasi Pendidikan Butur Dinilai Tidak Sehat, Kadis Diminta Bagi Kewenangan Sesuai Tupoksi”.
Melalui pernyataan resminya, Kadis Pendidikan membantah keras penilaian tersebut dan menyebut bahwa kondisi administrasi pendidikan di wilayah yang dipimpinnya berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, tudingan dalam pemberitaan tersebut sama sekali tidak sesuai dengan fakta objektif di lapangan.
“Kami tegaskan bahwa penilaian yang menyatakan administrasi pendidikan di Buton Utara tidak sehat itu tidak berdasar. Sejauh ini, seluruh proses pengelolaan data, sistem layanan, hingga pembagian tugas dan kewenangan telah dijalankan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing bagian,” ujar Nurtin di Buranga, Rabu (17/6/2026).
Nurtin menjelaskan bahwa pengelolaan sejumlah sistem strategis nasional di lingkungan Dinas Pendidikan Butur dijalankan secara terkoordinasi demi menjaga akurasi dan integrasi data.
Sistem-sistem tersebut meliputi:
1. Dapodik (Data Pokok Pendidikan)
2. SIMTUN (Sistem Informasi Manajemen Tunjangan)
3. SIM PKB (Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan)
4. Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
Kadis Pendidikan menegaskan bahwa koordinasi satu pintu tersebut dilakukan demi efektivitas kerja, dan bukan berarti terjadi sentralisasi atau pemusatan wewenang pada satu pihak saja.
“Setiap sistem memiliki penanggung jawab dan alur kerja yang jelas. Kami juga terus melakukan pengawasan dan evaluasi berkala. Jika ada kendala teknis, itu adalah hal yang wajar dalam dinamika birokrasi dan selalu langsung kami perbaiki,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara menyatakan selalu terbuka terhadap segala bentuk masukan, saran, maupun kritik yang membangun dari seluruh lapisan masyarakat demi kemajuan mutu pendidikan. Namun, ia menyayangkan jika ada informasi yang digulirkan tanpa dasar yang kuat.
“Kami berharap informasi yang disampaikan ke publik didasarkan pada data dan fakta yang akurat, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kegaduhan di tengah masyarakat,” pungkas Nurtin.
