Buton Utara – Pemerhati Buton Utara, Bambang Kurniawan, menyatakan dukungannya terhadap langkah yang diambil Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buton Utara dalam menertibkan mekanisme penyaluran BBM subsidi bagi nelayan berdasarkan data dan identitas nelayan yang sah.
Menurut Bambang Kurniawan, kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat dan sangat penting untuk memastikan penyaluran BBM subsidi benar-benar diterima oleh nelayan yang berhak dan sesuai dengan tujuan program pemerintah.
“Langkah yang dilakukan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buton Utara sudah sangat benar. Penyaluran BBM subsidi harus mengacu pada data nelayan yang valid agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh nelayan, bukan pihak lain yang tidak berhak,” ujar Bambang.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan sejumlah temuan di lapangan, masih terdapat praktik penyalahgunaan rekomendasi BBM subsidi nelayan. Beberapa rekomendasi diketahui dikuasai oleh tengkulak atau pihak tertentu yang menggunakan nama nelayan hanya sebagai formalitas, sementara penerima manfaat yang sesungguhnya bukan nelayan yang terdaftar.
Selain itu, Bambang menegaskan bahwa persyaratan dokumentasi hasil produksi perikanan, baik dari nelayan tangkap maupun nelayan budidaya, merupakan syarat yang wajar dan penting dalam proses verifikasi penerima BBM subsidi. Dokumentasi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa penerima benar-benar menjalankan aktivitas usaha perikanan.
“Pada kenyataannya, masih ditemukan rekomendasi kartu nelayan yang dimanfaatkan untuk kegiatan jual beli BBM. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan pemberian subsidi yang seharusnya mendukung operasional nelayan dalam meningkatkan produktivitas mereka,” katanya
Bambang menilai bahwa penertiban yang dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Buton Utara merupakan upaya untuk memperkuat pengawasan dan mencegah penyalahgunaan distribusi BBM subsidi. Dengan sistem yang lebih tertib dan berbasis data yang akurat, penyaluran BBM subsidi diharapkan menjadi lebih tepat sasaran.
“Dengan langkah ini, nelayan di Kabupaten Buton Utara akan lebih terlindungi dan memperoleh haknya secara adil. BBM subsidi yang disediakan pemerintah dapat benar-benar dinikmati oleh nelayan yang beraktivitas di sektor perikanan, baik nelayan tangkap maupun nelayan budidaya,” tutup Bambang.
