BUTON UTARA – Sorotan Merah Putih. Com.
Dewan Pimpinan Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (DPD JPKP) Nasional Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sultra untuk segera menindaklanjuti secara transparan hasil pemeriksaan terkait kasus dugaan penyalahgunaan anggaran publikasi media di lingkup DPRD Kabupaten Buton Utara (Butur) tahun anggaran 2023 dan 2024.
Diketahui, beberapa bulan lalu tim penyidik Tipikor Polda Sultra telah turun lapangan dan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah oknum pegawai di lingkup DPRD Buton Utara, termasuk salah satunya adalah pejabat Perencana DPRD Butur.
Ketua Investigasi DPD JPKP Nasional Sultra, Ali, menegaskan bahwa kehadiran aparat penegak hukum di Buton Utara harus membuahkan hasil yang jelas dan akuntabel, mengingat adanya indikasi kuat keganjilan dalam pengelolaan anggaran media tersebut.
"Kami berharap kepada Tipikor Polda Sultra agar hasil pemeriksaan terhadap beberapa oknum pegawai DPRD Butur, termasuk pihak perencana dan kawan-kawan, bisa dibuka secara transparan tindak lanjutnya. Pasalnya, anggaran media tahun 2023 dan 2024 diduga kuat ada keganjilan. Tipikor Polda harus tegas meminta dan memeriksa bukti-bukti autentik seperti dokumen MoU (Memorandum of Understanding) serta LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) pemberitaan," ujar Ali dalam keterangan persnya.
Lebih lanjut, Ali mengingatkan agar kedatangan tim Tipikor Polda Sultra ke Buton Utara beberapa waktu lalu bukan hanya sekadar formalitas pemeriksaan yang berujung pada penghentian kasus tanpa kejelasan hukum (peti es).
"Kami berharap kedatangan Tipikor Polda Sultra beberapa bulan lalu bukan sekadar datang memeriksa lalu pulang, kemudian tindak lanjutnya dihentikan secara diam-diam. Harus ada transparansi publik," tegasnya.
Menutup pernyataannya, Ali menyatakan bahwa JPKP Nasional Sultra berkomitmen penuh mendukung total langkah Polda Sultra dalam mengusut tuntas penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan di gedung DPRD Buton Utara demi menyelamatkan uang negara.
