BUTON UTARA – Kebijakan efisiensi anggaran saat ini memaksa para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk keluar dari zona nyaman. Mereka dituntut agar berpikir lebih kreatif, aktif melakukan lobi anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di kementerian pusat, serta mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi memastikan program-program pembangunan tetap berjalan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ali pada momen peringatan HUT RI, 17 Agustus 2026.
Menurut Ketua Investigasi DPD JPKP Nasional Sultra "Ali", efisiensi yang sejati bukanlah sekadar mengurangi kualitas pelayanan, melainkan kemampuan jajaran birokrasi dalam menghadirkan hasil yang maksimal dengan sumber daya yang terbatas.
"Efisiensi sejati adalah ketika para kepala OPD mampu membantu pimpinan daerah untuk menghasilkan lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Bukan dengan mengurangi kualitas, melainkan dengan meningkatkan kecerdasan kelola dan inovasi dalam setiap aspek pemerintahan," ujar Ali.
Ali juga memberikan penekanan khusus agar pimpinan daerah mengevaluasi kinerja para kepala OPD yang pasif. Ia menyayangkan masih adanya pejabat di dinas-dinas tertentu yang enggan bergerak menjemput anggaran pusat dengan dalih efisiensi.
"Saya berharap agar pimpinan daerah bisa mengevaluasi kepala OPD yang di dinasnya banyak alokasi anggaran di pusat, namun takut bergerak karena alasan efisiensi. Padahal, lakukan pendekatan ke pemerintah pusat dengan cara-cara proaktif," tambahnya.
Lebih lanjut, Ali membeberkan bahwa pemerintah pusat sebenarnya menyediakan banyak peluang anggaran yang bisa digenjot oleh para OPD. Mengingat mayoritas wilayah Kabupaten Buton Utara didominasi oleh masyarakat nelayan, peluang anggaran di kementerian teknis seperti Kementerian Koperasi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)—baik pada sektor budidaya maupun penangkapan ikan—harus dimanfaatkan secara optimal.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah yang dialami banyak kabupaten, kreativitas seorang kepala birokrasi benar-benar diuji untuk membantu kepala daerah memajukan wilayahnya.
Ali menegaskan bahwa tidak semua daerah dianugerahi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang besar dan melimpah. Ada wilayah dengan kekayaan alam luar biasa, namun ada pula kabupaten yang memiliki kapasitas fiskal sangat terbatas.
"Kepala OPD yang kreatif tidak akan menunggu anggaran besar untuk mulai bergerak, tetapi akan mencari cara-cara baru untuk mempercepat pembangunan," tutup Ali.
