Mengganggu Upaya Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan
Masyarakat
Jakarta, 30 September 2026 — Dunia Usaha menyampaikan kekhawatiran bahwa RUU
Pelindungan Ketenagakerjaan tidak menjawab tantangan mendasar ketenagakerjaan lintas
sektor.
Dunia usaha menilai RUU ini hanya sekadar mengembalikan pengaturan ke UU Nomor 13 Tahun
2003, yang ditetapkan 23 tahun yang lalu, tanpa pembaruan mendasar untuk menjawab kondisi
saat ini.
Padahal tantangan semakin kompleks, mulai dari ketidakpastian geopolitik dan
pergeseran geoekonomi, termasuk perubahan perdagangan dan rantai pasok global, hingga
persaingan menarik investasi serta tuntutan peningkatan produktivitas.
Perubahan teknologi,
transisi hijau, dan perubahan iklim juga menuntut penyesuaian proses produksi, model usaha,
serta keterampilan pekerja. Apalagi, saat ini Indonesia menghadapi 3–4 juta angkatan baru yang
masuk ke pasar kerja, pengangguran muda yang mencapai 17%, tingginya pekerjaan informal,
informal yang tidak berkualitas, rendahnya kompetensi pekerja yang ditandai dengan jumlah
pekerja yang bersertifikat, dan maraknya pemutusan hubungan kerja.
Di samping itu, pengusaha
sedang menghadapi kenaikan biaya energi dan bahan baku, melemahnya permintaan global dan
domestik, potensi meningkatnya suku bunga pinjaman, dan melemahnya daya beli.
Ketua DPP KALSEL, Winardi Sethiono mengungkapkan, dunia usaha berharap UU ini benarbenar disusun secara komprehensif dengan melibatkan semua stakeholder yang ada guna
menghasilkan inisiatif baru dalam undang-undang yang bisa mengatasi permasalahan dalam
ketenagakerjaan tersebut.
UU ini tidak hanya mengakomodasi tuntutan buruh dalam demo tetapi
juga memperhatikan suara pencari dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dunia usaha, sehingga
dapat memperluas pekerjaan produktif sekaligus memastikan pelindungan pekerja terlaksana.
Dalam pelaksanaannya, dunia usaha memahami adanya kendala dalam hubungan industrial
yang sebenarnya didominasi oleh pelaksanaan yang kurang baik.
Karena itu, diperlukan
mekanisme pengawasan dan kepatuhan yang baik dan tepat. RUU baru harus menjawab
persoalan hari ini dan tantangan masa depan.
Mengembalikan pendekatan lama tanpa
pembaruan yang memadai berisiko membuat Indonesia tertinggal.
Sementara itu, Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani menegaskan bahwa pelindungan
pekerja, perluasan kesempatan kerja, dan keberlanjutan usaha harus menjadi satu agenda yang
saling memperkuat.
“Pekerja membutuhkan kepastian hak dan penghasilan yang layak. Pencari kerja membutuhkan
kesempatan. Untuk memenuhi keduanya, perusahaan harus mampu bertahan, berinvestasi, dan
merekrut. Jika pengaturan justru mempersempit kemampuan tersebut, akan berdampak pada
pekerja dan keluarganya yang menanggung akibatnya,” ujar Shinta.
APINDO dan asosiasi sektoral meminta agar penambahan kewajiban, pembatasan hubungan
kerja, serta perluasan sanksi diuji secara menyeluruh terhadap kemampuan perusahaan
mempertahankan pekerjaan dan berekspansi.
Pengaturan harus mempertimbangkan perbedaan
karakter sektor, pola produksi, kebutuhan keterampilan, dan kemampuan pembiayaan usaha.
Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan bahwa realisasi investasi
Semester I-2026 sebesar Rp1.010,6 triliun menyerap 1.448.862 tenaga kerja Indonesia.
Perhitungan atas angka tersebut menghasilkan rasio sekitar 1,434 tenaga kerja per Rp1 triliun
investasi, atau sekitar Rp 697,5 juta investasi per tenaga kerja yang terserap. Rasio agregat ini
dipengaruhi oleh komposisi sektor dan karakter investasi.
Bagi APINDO, data tersebut menegaskan pentingnya menjaga momentum investasi sekaligus
mendorong pertumbuhan sektor yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.
“Penciptaan pekerjaan membutuhkan investasi yang nyata. Kita harus menarik investasi baru
sekaligus memastikan perusahaan yang sudah beroperasi dapat memperluas usaha. Jangan
sampai kebijakan ketenagakerjaan justru menahan keduanya ketika masyarakat membutuhkan
lebih banyak pekerjaan formal,” tegas Shinta.
Investasi dan ekspansi yang tertahan dapat mengurangi perekrutan. Pencari kerja semakin sulit
memasuki sektor formal, sementara pekerja yang terkena PHK berisiko lebih lama menganggur.
Sebagian masyarakat dapat terdesak menerima pekerjaan informal dengan pendapatan tidak
menentu dan pelindungan sosial terbatas.
Kondisi ini berisiko memperkuat lingkaran setan ketenagakerjaan dan kemiskinan. Pendapatan
yang tertekan melemahkan daya beli. Penjualan usaha, termasuk UMKM, ikut terdampak
sehingga ekspansi dan perekrutan kembali tertahan. Keterbatasan pendapatan juga
menghambat pendidikan dan pelatihan, membuat masyarakat semakin sulit memperoleh
pekerjaan yang lebih baik. Disisi lain, tekanan ekonomi keluarga dapat memperbesar risiko putus
sekolah, pernikahan dini, konflik rumah tangga hingga perceraian, serta keterlantaran anak.
Ketika pendidikan dan pengasuhan terganggu, kemiskinan berisiko berulang antargenerasi,
dampaknya dapat melemahkan pertumbuhan dan mengganggu stabilitas perekonomian.
Karena
itu, konsekuensi RUU harus dinilai melampaui hubungan kerja di tingkat perusahaan.
“Taruhannya adalah penghidupan keluarga dan masa depan anak - anak muda yang sedang
mencari kerja. Reformasi harus memutus lingkaran pengangguran dan kemiskinan. Risiko yang
justru memperburuk keadaan harus diselesaikan sebelum pengesahan, bukan setelah
masyarakat menanggung akibatnya,” ujar Shinta.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Bob Azam, juga menegaskan bahwa reformasi
ketenagakerjaan perlu menjawab persoalan pasar kerja saat ini sekaligus mempersiapkan dunia
usaha dan pekerja menghadapi perubahan dunia kerja ke depan.
Perlindungan pekerja,
perluasan pekerjaan formal, peningkatan produktivitas, dan keberlanjutan usaha perlu
ditempatkan dalam satu kerangka yang saling memperkuat.
“Ketika pasar bergeser, teknologi berkembang, dan persaingan semakin ketat, perusahaan harus
mampu beradaptasi. Pada saat yang sama, pekerja perlu memiliki keterampilan dan pelindungan
untuk menghadapi perubahan dan transisi pekerjaan. Dengan demikian, kita tidak hanya menjaga
pekerjaan yang ada, tetapi juga memastikan mampu menangkap peluang pekerjaan baru,” ujar
Bob.
APINDO mendorong prinsip flexicurity, yang menyeimbangkan perlindungan pekerja, fleksibilitas
dunia kerja, dan kepastian berusaha. Perlindungan pekerja tetap menjadi fondasi, sementara
fleksibilitas diperlukan agar dunia usaha dapat merespons perubahan dan kepastian berusaha
dibutuhkan agar perusahaan dapat mengambil keputusan, berinvestasi, dan terus menciptakan
lapangan kerja.
“Pelindungan harus nyata: upah dibayar, jaminan sosial tersedia, hak pasca-PHK diterima, dan
pekerja dibantu untuk kembali bekerja. Karena itu, setiap pengaturan baru juga perlu disertai
mekanisme, pendanaan, dan pelaksanaan yang jelas agar pelindungan yang dijanjikan dapat
benar-benar dirasakan pekerja,” tegas Bob.
Menurut Bob, reformasi ketenagakerjaan juga perlu bergeser dari sekadar regulating employment
menuju creating employment. Regulasi perlu adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan
industri, sistem pengupahan perlu semakin mendukung produktivitas, sementara pekerja informal
perlu memiliki jalur yang lebih kuat untuk masuk ke pekerjaan formal. Penguatan pendanaan
pengembangan kompetensi dan dialog sosial juga menjadi bagian penting dari ekosistem
ketenagakerjaan yang mampu merespons perubahan dunia kerja.
APINDO mengusulkan agar reformasi ketenagakerjaan, bersama kebijakan investasi dan
industri, mendukung penciptaan 2 juta pekerjaan formal baru per tahun serta peningkatan
proporsi pekerja bersertifikasi kompetensi menjadi 30% pada 2030. Pengembangan kompetensi
perlu semakin terhubung dengan kebutuhan industri, sehingga pelatihan dan sertifikasi dapat
mendukung peningkatan produktivitas serta kesiapan pekerja menghadapi digitalisasi dan
perubahan struktur pekerjaan.
Dunia Usaha mendesak Pemerintah dan DPR agar tidak mengesahkan RUU sebelum persoalan
mendasar tersebut diperbaiki. Kajian dampak kumulatif dan dialog tripartit yang substantif perlu
menguji konsekuensinya terhadap berbagai sektor, skala usaha, pekerja, dan pencari kerja,
disertai kejelasan pendanaan, peraturan pelaksana, serta masa transisi.
Hal ini penting agar
regulasi tidak hanya memberikan perlindungan secara normatif, tetapi juga dapat dilaksanakan
secara efektif dan mendukung perluasan kesempatan kerja.
“Keberhasilan undang-undang harus terlihat dari hak pekerja yang terpenuhi, pekerjaan formal
yang bertambah, usaha yang berkelanjutan, dan kesejahteraan yang meningkat. Perbaiki
substansinya sebelum disahkan. Pekerja, pencari kerja, dan keluarganya tidak boleh membayar
mahal kesalahan desain kebijakan,” tutup Shinta.
Tentang APINDO
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) merupakan representasi dunia usaha Indonesia, yang dibentuk pada 31
Januari 1952 di bawah kepemimpinan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) yang berada di Jakarta, dan Dewan Pimpinan
Provinsi (DPP) di 36 provinsi dan 368 Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten.
Berfokus pada Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan di awal pembentukannya, peran APINDO semakin strategis
dalam mendorong kepentingan nasional, melalui perluasan fokus pada beragam sektor dan pengembangan sumber
daya manusia serta kemitraan, melalui unit bisnis APINDO: International Strategic Partnership Center (ISPC) dan
APINDO Training Center (ATC). Advokasi APINDO dalam skala internasional dilaksanakan secara aktif, melalui
keanggotaan dan partisipasi dalam the International Organization of Employers (IOE), ASEAN Confederation of
Employers (ACE) dan Confederation of Asia-Pacific Employers (CAPE).
APINDO memiliki keterwakilan dalam Kelembagaan Tripartit (unsur Pemerintah, Pengusaha, dan Pekerja), di mana
sejumlah perwakilan Pengurus APINDO duduk di Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional, Dewan Pengupahan
Nasional, dan Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. APINDO 2023 – 2028 memiliki 4 Program Aksi Unggulan
yaitu Roadmap Ekonomi sebagai bentuk keunggulan dan advokasi APINDO, Ekonomi Inklusif UMKM Merdeka,
Kolaborasi Inklusif Pengusaha Atasi Stunting (KIPAS) yang melibatkan 1000 pengusaha atasi stunting dan sertifikasi
HR-IR APINDO untuk mewujudkan SDM yang kompeten dalam pengelolaan SDM dan hubungan industrial.
Kunjungi website www. apindo.or.i
