Sorotan Merah Putih. Com.
KENDARI — Maraknya aktivitas kapal pelingkar di perairan Waode Buri memicu keresahan mendalam bagi kelangsungan hidup masyarakat nelayan di Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara. Situasi ini semakin memanas menyusul dugaan pelanggaran bongkar muat yang dilakukan oleh kapal-kapal tersebut.
Menanggapi polemik ini, seorang pemuda asal Bonegunu yang juga putra asli Kioko, Azhar Sastraharja (yang akrab disapa La Ntaru), angkat suara. Ia dengan tegas menyatakan akan menantang pihak-pihak yang mengatasnamakan nelayan Kulisusu Utara dalam upaya merebut atau memindahkan Pelabuhan Buranga.
"Saya akan menantang bagi siapa yang mau pindahkan pelabuhan kami di Buranga. Pelabuhan kami adalah salah satu wujud rasa syukur dan merupakan pelabuhan bersejarah bagi kami yang ada di Bonegunu," ujar Azhar saat dikonfirmasi, Jumat (2/10/2026).
Azhar mengingatkan bahwa Kulisusu Utara bukanlah satu-satunya wilayah yang memiliki nelayan. Menurutnya, Bonegunu juga memiliki potensi kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dengan ratusan nelayan lokal yang menggantungkan hidup di wilayah tersebut.
"Kami akan pertahankan Pelabuhan Buranga yang statusnya sudah masuk dalam wilayah nasional," tegasnya.
Selain itu, ia juga berencana mendesak Bupati Buton Utara agar tidak membiarkan Pelabuhan Buranga diubah atau dialihfungsikan demi kepentingan kelompok tertentu yang berada di balik operasional kapal pelingkar asal luar Buton Utara.
La Ntaru menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam jika masyarakat Bonegunu harus menjadi korban atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Anak Buah Kapal (ABK) dari luar daerah.
"Jangan karena kesalahan ABK kapal pelingkar yang asal usulnya dari luar daerah—hanya karena ada kepentingan pribadi yang diduga melanggar hukum—kami dari Bonegunu mau dijadikan korban. Kami juga bagian dari Buton Utara, bukan anak tiri," ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Azhar memberikan peringatan keras kepada pihak manapun yang berupaya mengusik infrastruktur strategis tersebut.
"Barang siapa yang mau mengobrak-abrik infrastruktur yang sudah masuk dalam skala nasional dan ditetapkan berdasarkan hukum, kami siap melawan," tutupnya.
