SAMARINDA – Aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) pada tanggal 21 April kemarin membuahkan hasil positif. Dalam sebuah wawancara terbaru, perwakilan aliansi menyatakan bahwa mereka telah berhasil membangun kesepakatan dengan para anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
Perwakilan aliansi mengungkapkan rasa syukur atas solidaritas masyarakat yang hadir. Menurutnya, aksi tersebut merupakan bentuk luapan kegelisahan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dirasa kurang berpihak pada rakyat.
Kehadiran Pimpinan Fraksi: Sebanyak tujuh pimpinan fraksi di DPRD Kaltim hadir langsung untuk menemui massa aksi.
Proses Tuntutan: DPRD Kaltim berkomitmen untuk segera memproses dan mengawal seluruh poin tuntutan yang diajukan oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim.
Pengawalan Bersama: Aliansi mengajak seluruh elemen masyarakat dan media massa (lokal maupun nasional) untuk terus memonitor perkembangan proses ini di DPRD agar aspirasi rakyat benar-benar terpenuhi.
Klarifikasi Terkait Isu Kericuhan
Menanggapi pemberitaan di beberapa media mengenai adanya keributan di lapangan, pihak aliansi menegaskan bahwa mereka tetap berkomitmen pada kesepakatan awal.
"Sesuai dengan hasil rapat dan komitmen kami di Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, aksi telah kami akhiri pada pukul 17.00 WITA. Pada pukul 18.00 WITA, sudah tidak ada lagi massa aksi di lokasi," ujar perwakilan tersebut.
Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan proses birokrasi di DPRD Kaltim dapat berjalan cepat dan transparan demi kepentingan masyarakat luas.(Nas).
