*TAKALAR* - Kamis/16/4/06 – Polemik mengenai pendanaan Kejuaraan Daerah (Kejurda) I Cabang Olahraga Pencak Silat Tapak Suci Kabupaten Takalar Tahun 2025 mencuat ke publik. Anggaran yang dikabarkan telah dicairkan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Takalar hingga detik ini diduga belum sampai ke tangan panitia pelaksana.
Sekretaris KONI Kabupaten Takalar, Ibrahim Syamsuddin, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyalurkan bantuan dana sebesar Rp10 juta. Penyaluran ini merupakan respons atas proposal yang diajukan oleh Ketua dan Sekretaris Panitia yang didampingi Ketua Tapak Suci Pimda 178 Takalar, H. Hamzah.
“Pada 12 Agustus 2025, KONI berkomitmen memberikan bantuan Rp10 juta dan telah direalisasikan pada 16 Desember 2025. Dana tersebut diterima langsung oleh Ketua Tapak Suci, H. Hamzah,” tegas Ibrahim pada Minggu (13/4).
Ibrahim menekankan bahwa KONI memiliki bukti sah penyerahan dana dan hal tersebut telah dikonfirmasi dalam pertemuan yang difasilitasi oleh pihak kepolisian. “Penerima sudah mengakui saat dipertemukan di Polres. Persoalan apakah dana tersebut sampai ke panitia atau tidak, itu urusan internal Tapak Suci. KONI memberikan bantuan antarorganisasi, bukan individu, sehingga penyerahan kepada ketua organisasi adalah hal wajar,” tambahnya.
*Dugaan Pemotongan dan Ketidaksesuaian Keterangan*
Meski dana telah cair dari KONI, fakta bahwa anggaran tersebut belum diterima panitia menimbulkan pertanyaan serius terkait tata kelola internal organisasi. Ketua Panitia Pelaksana, Sutrawati, mengungkapkan kekecewaannya mengingat kegiatan telah sukses terlaksana pada 6–7 September 2025 di Baruga Panrannuangku dengan melibatkan atlet dari berbagai kabupaten.
Berdasarkan keterangan H. Hamzah selaku penerima dana, ia mengakui telah menerima uang tersebut namun telah membaginya ke beberapa pihak:
1. Rp1 juta diberikan kepada oknum KONI yang mengurus pencairan.
2. Rp2 juta diberikan kepada Ketua IPSI Kabupaten Takalar sebagai uang pembinaan.
3. Rp2 juta diambil pribadi oleh H. Hamzah sebagai pengganti dana pribadi yang digunakan selama pengurusan kegiatan.
4. Rp5 juta dititipkan kepada Ketua Muhammadiyah Kabupaten Takalar untuk diserahkan ke panitia.
Namun, Panitia Pelaksana menyoroti adanya ketidakkonsistenan pernyataan H. Hamzah terkait penggunaan dana pribadi tersebut saat di kantor polisi dibandingkan dengan yang disampaikan di media.
Hingga berita ini diturunkan, panitia dengan tegas menolak menerima dana tersebut jika jumlahnya kurang dari Rp10 juta sebagaimana komitmen awal. “Kegiatan sudah selesai, tapi dana belum sampai ke panitia. Akibatnya, kewajiban pembayaran utang kegiatan dan honor panitia masih tertunda,” ujar Sutrawati (15/4/2026).
Menuntut Akuntabilitas dan Transparansi
Kondisi ini memicu pertanyaan mendasar terkait akuntabilitas dan konsistensi komitmen lembaga dalam mendukung olahraga daerah. Ketidakjelasan distribusi anggaran ini berpotensi merusak kepercayaan pelaku olahraga, atlet, dan panitia yang telah bekerja keras.
Secara substantif, fenomena ini mencerminkan urgensi penguatan sistem tata kelola keuangan yang transparan dan bertanggung jawab. Dukungan terhadap pembangunan sumber daya manusia melalui olahraga tidak boleh hanya bersifat simbolik, tetapi harus nyata dan tepat sasaran.
Panitia Pelaksana berharap dana yang telah dibayarkan KONI segera diserahkan secara utuh kepada mereka agar persoalan ini tidak menjadi preseden buruk di masa depan. Perbaikan sistem distribusi anggaran menjadi langkah krusial demi menjaga keberlanjutan pembinaan atlet serta kredibilitas institusi olahraga di Kabupaten Takalar.
Report : Bang Faaz
