Morowali, 21 April 2026 — Dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMKN 1 Bungku Barat, Kabupaten Morowali, memasuki fase serius. Temuan tim investigasi mengindikasikan adanya kejanggalan berulang dalam penggunaan anggaran sepanjang 2020–2025, dengan potensi kerugian negara yang tidak bisa diabaikan.
Sorotan utama tertuju pada lemahnya transparansi pihak sekolah. Dalam konfirmasi langsung pada 17 April 2026, kepala sekolah menyatakan bahwa penggunaan dana BOS telah diperiksa Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta “tidak ada temuan”. Namun, klaim tersebut tidak disertai dokumen resmi saat diminta oleh tim investigasi.
Bendahara sekolah yang turut memberikan keterangan menyampaikan hal serupa. Ia menegaskan tidak ada temuan pelanggaran, tetapi kembali gagal menunjukkan hasil audit. Pernyataan berulang tanpa bukti ini justru mempertegas indikasi tertutupnya akses informasi publik atas pengelolaan dana negara.
Data resmi dari sistem OMSPAN Kementerian Keuangan memperlihatkan tren peningkatan signifikan dana BOS di sekolah tersebut dari tahun ke tahun. Sejumlah pos anggaran tercatat menyerap dana dalam jumlah besar, namun tidak diiringi dengan rincian penggunaan yang transparan. Ketimpangan antara besaran anggaran dan keterbukaan laporan ini memicu dugaan adanya praktik penggelembungan anggaran (mark-up) dan manipulasi administrasi.
Upaya konfirmasi lanjutan pada 18 April 2026 melalui pesan singkat tidak menghasilkan kejelasan. Kepala sekolah meminta waktu dan mempertanyakan urgensi pemberitaan, bahkan mengisyaratkan agar persoalan tidak diperpanjang. Sikap ini dinilai kontraproduktif terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan dana publik.
Secara normatif, pengelolaan dana BOS wajib tunduk pada prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022. Fakta di lapangan justru menunjukkan indikasi pengabaian terhadap prinsip tersebut.
Desakan publik kini mengarah kepada Inspektorat Kabupaten Morowali dan aparat penegak hukum untuk tidak bersikap pasif. Audit independen dan menyeluruh dinilai mendesak dilakukan, tidak hanya untuk memverifikasi klaim “tidak ada temuan”, tetapi juga menguji potensi penyimpangan dalam kurun waktu enam tahun terakhir.
Ketiadaan dokumen audit yang dapat diakses publik memperkuat kecurigaan adanya celah dalam sistem pengawasan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan terjadi pembiaran atau lemahnya kontrol dari institusi terkait terhadap pengelolaan dana pendidikan.
Jika dugaan ini terbukti, dampaknya tidak hanya pada kerugian keuangan negara, tetapi juga berpotensi merampas hak peserta didik atas layanan pendidikan yang layak. Dana BOS yang seharusnya menjadi penopang kualitas pendidikan justru berisiko menjadi sumber masalah baru.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SMKN 1 Bungku Barat belum memberikan klarifikasi resmi yang disertai bukti dokumen. Minimnya keterbukaan tersebut semakin menegaskan urgensi penanganan serius oleh otoritas berwenang.
HMS
