SAMARINDA – Sorotan Merah Putih. Com.
Suasana politik di Kalimantan Timur memanas kembali. Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim (APMKT) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada Kamis (21/5/2026). Sekitar pukul 13.00 WITA, para demonstran memindahkan titik aksi dari depan Kantor Kejaksaan Tinggi ke depan Kantor Gubernur Kaltim untuk menekan pihak eksekutif secara langsung.
Dalam aksinya, massa mengepung pusat pemerintahan provinsi dengan membawa dua tuntutan utama yang tegas: mendesak Gubernur Kaltim, Rudi Masud, segera mengundurkan diri dari jabatannya, atau menyetujui penggunaan hak angket yang telah diajukan dan ditandatangani sebagian anggota DPRD Kaltim.
Para orator menyampaikan kemarahan dan kekecewaan masyarakat atas dugaan ketidakjelasan kebijakan serta penyalahgunaan wewenang. Bagi APMKT, sikap Gubernur terhadap hak angket menjadi tolok ukur utama akuntabilitas dan legitimasi pemerintahan.
"Jika Gubernur masih merasa memegang amanah rakyat, buktikan dengan menyetujui hak angket sebagai bentuk keterbukaan. Jika tidak mampu, maka jalan terhormat adalah mundur," tegas salah satu orator di hadapan massa.
Perlu diketahui, hak angket merupakan instrumen konstitusional milik DPRD untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang dinilai strategis dan berdampak luas bagi masyarakat. Pergeseran lokasi aksi ini dinilai sebagai langkah strategis agar aspirasi rakyat didengar dan proses legislatif berjalan lancar.
Hingga berita ini diturunkan, situasi di lokasi terpantau terkendali dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian dan Satpol PP. Namun, belum ada tanggapan resmi maupun pernyataan sikap dari Pemerintah Provinsi Kaltim maupun pihak DPRD terkait tuntutan tersebut.
APMKT menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses ini hingga tercapai penyelesaian yang adil, transparan, dan memuaskan masyarakat Kaltim.
Reporter: Nasrullah
