BUTON UTARA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perisai Islam Indonesia secara resmi meminta Inspektorat Kabupaten Buton Utara untuk segera melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan serta kegiatan pemerintahan di Desa Kurolabu pada Tahun Anggaran 2025. Langkah ini diambil menyusul adanya dugaan pelanggaran yang melibatkan mantan Penjabat (Pj) Kepala Desa berinisial R.
Dewan Pembina DPD Perisai Islam Indonesia, Bambang Kurniawan, menyampaikan bahwa desakan ini merupakan bentuk kepedulian organisasi terhadap penegakan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance).
"Kami meminta Inspektorat Kabupaten Buton Utara untuk turun langsung melakukan audit dan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap penggunaan anggaran Desa Kurolabu Tahun Anggaran 2025 agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat," ujar Bambang dalam keterangan tertulisnya.
Berdasarkan laporan dan aspirasi yang diserap langsung dari masyarakat desa, DPD Perisai Islam Indonesia menemukan beberapa poin krusial yang diduga bermasalah, di antaranya:
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kabur: Terdapat dugaan bahwa beberapa kegiatan yang menggunakan anggaran desa belum didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang jelas dan valid.
Minimnya Musyawarah: Pengadaan barang disinyalir dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat desa melalui forum musyawarah yang memadai.
Sebagian barang yang diduga diadakan menggunakan dana desa tersebut saat ini terlantar dan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh warga setempat.
Atas dasar temuan tersebut, DPD Perisai Islam Indonesia mendesak Inspektorat Kabupaten Buton Utara untuk segera melakukan klarifikasi, verifikasi dokumen, serta memeriksa seluruh pihak terkait demi memastikan ada atau tidaknya pelanggaran administrasi maupun hukum.
Meski mendesak adanya pemeriksaan, Bambang menegaskan bahwa pihaknya tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Langkah ini murni dilakukan demi menjaga marwah institusi desa dan kepercayaan masyarakat, bukan untuk menghakimi pihak tertentu.
"Kami tidak ingin mendahului hasil pemeriksaan. Karena itu, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Inspektorat untuk bekerja secara profesional, objektif, dan independen sehingga seluruh fakta dapat terungkap secara terang dan jelas," lanjutnya.
Ia juga mengimbau warga Desa Kurolabu untuk tetap tenang dan mendukung penuh proses pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Inspektorat Buton Utara demi terwujudnya tata kelola desa yang bersih dan bertanggung jawab.
"Kami meminta Inspektorat Kabupaten Buton Utara segera turun ke lapangan, menemui pihak-pihak terkait, memeriksa dokumen administrasi dan keuangan desa, serta melakukan audit secara menyeluruh terhadap seluruh dugaan yang berkembang di tengah masyarakat terkait mantan PJ Kepala Desa Kurolabu berinisial R, " pungkas pernyataan sikap DPD Perisai Islam Indonesia.
