BURANGA, – SOROTAN MERAH PUTIH. COM.
Kondisi ruas jalan di Desa Pongkowulu, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara (Butur) kini kian memanas dan menjadi sorotan tajam publik.
Keluhan masyarakat yang selama bertahun-tahun mendambakan akses infrastruktur yang layak, kini telah berubah menjadi gelombang kekecewaan dan keresahan yang mendalam akibat belum adanya solusi nyata dari pemerintah.
Di tengah mandeknya perbaikan jalan tersebut, pemuda asa Buton Utara ( Bambang) mempertanyakan komitmen dan keberpihakan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), khususnya yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) wilayah tersebut.
"Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional dalam fungsi pengawasan serta penganggaran. Mereka adalah jembatan aspirasi. Ketika persoalan infrastruktur fatal seperti ini berlarut-larut, wajar jika masyarakat mempertanyakan di mana aksi nyata mereka," ujar Bambang 2 Juni 2026
Masyarakat menegaskan bahwa tuntutan mereka sangat mendasar dan tidak berlebihan. Akses jalan yang layak di Desa Pongkowulu merupakan urat nadi yang menunjang mobilitas sehari-hari, mulai dari aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan.
Polemik berkepanjangan ini menjadi pelajaran politik yang mahal bagi masyarakat Buton Utara.
Momentum ini menyadarkan warga bahwa memilih wakil rakyat bukan sekadar mencoblos figur saat pemilu, melainkan mencari sosok yang mampu hadir, mendengar, dan mengawal aspirasi daerah hingga tereksekusi oleh eksekutif.
Tuntutan dan Harapan Warga Kambowa:
Aksi Nyata, Bukan Janji: Masyarakat mendesak anggota DPRD Provinsi Sultra untuk segera turun tangan dan berhenti memberikan pernyataan normatif.
Koordinasi Lintas Sektor: Mendesak para wakil rakyat untuk segera melakukan koordinasi dan komunikasi intensif bersama Gubernur Sulawesi Tenggara dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sultra.
Prioritas Anggaran: Memastikan perbaikan ruas jalan Pongkowulu masuk ke dalam skala prioritas pembangunan daerah pada APBD perubahan atau tahun anggaran berjalan.
Kini, bola panas berada di tangan para legislator di tingkat provinsi. Masyarakat Kecamatan Kambowa dan Buton Utara pada umumnya tengah menunggu pembuktian nyata—apakah suara dan penderitaan rakyat di daerah terpencil masih menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan, ataukah sekadar komoditas politik lima tahunan.
