SIMALUNGUN, 13 Oktober 2026 — Kongres Pemberantasan Korupsi Manipulatif Rakyat Indonesia (KPKM RI) mengapresiasi respons jajaran Polres Simalungun dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan aktivitas sabung ayam di Nagori Karang Bangun, Kabupaten Simalungun.
Apresiasi tersebut disampaikan Bobby Sihite, Koordinator Bidang Investigasi dan Intelijen KPKM RI. Ia menilai tindak lanjut atas pengaduan masyarakat merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
Berdasarkan pemberitaan yang mengutip keterangan Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba, pengaduan terkait dugaan sabung ayam di Jalan Bangun Melintang, Huta II, Nagori Karang Bangun, diterima melalui layanan Halo Kapolres Simalungun pada Minggu, 4 Oktober 2026. Personel Unit Jatanras Satreskrim Polres Simalungun yang dipimpin Ipda B. Situngkir, S.H., kemudian melakukan pengecekan ke lokasi.
Dalam pengecekan tersebut, petugas dilaporkan tidak menemukan aktivitas sabung ayam yang sedang berlangsung. Polisi juga berupaya menghubungi pelapor untuk meminta keterangan lebih lanjut, tetapi belum berhasil. Petugas selanjutnya meminta informasi dari perangkat nagori dan tokoh masyarakat setempat guna mendalami pengaduan tersebut.
Fakta bahwa tidak ditemukan aktivitas saat pengecekan perlu ditempatkan secara proporsional. Kondisi tersebut menjelaskan situasi ketika petugas berada di lokasi, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan ataupun membantah seluruh dugaan yang disampaikan dalam pengaduan.
“Kami mengapresiasi langkah kepolisian yang menindaklanjuti laporan masyarakat. Namun, kami juga berharap setiap pengaduan didalami secara objektif, profesional, dan sesuai prosedur hukum agar persoalan yang dikeluhkan warga mendapatkan kejelasan,” ujar Bobby Sihite.
KPKM RI Dorong Pencegahan dan Transparansi
Bobby menyampaikan bahwa penanganan dugaan perjudian perlu disertai langkah pencegahan dan pemantauan yang berkelanjutan. Menurutnya, komunikasi antara kepolisian, perangkat nagori, tokoh masyarakat, dan warga diperlukan untuk mencegah potensi gangguan keamanan.
KPKM RI juga mendorong aparat untuk menyampaikan perkembangan penanganan perkara melalui saluran resmi apabila terdapat informasi yang dapat dipublikasikan. Hal tersebut dinilai penting agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan tidak hanya bergantung pada kabar yang beredar.
“Kami mendukung penegakan hukum yang berdasarkan fakta dan bukti. Jika ditemukan unsur pelanggaran, tentu perlu ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, apabila suatu dugaan belum terbukti, semua pihak harus menghormati proses pemeriksaan dan tidak terburu-buru memberikan kesimpulan,” katanya.
Ia turut mengimbau masyarakat agar menyampaikan informasi melalui saluran pengaduan resmi dan tidak melakukan tindakan sendiri. Identitas pihak yang disebut dalam laporan juga perlu diperlakukan secara hati-hati sampai terdapat keterangan dan bukti yang memadai.
Apresiasi Disertai Pengawasan Publik
KPKM RI menyatakan dukungannya terhadap upaya Polres Simalungun dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada saat yang sama, organisasi tersebut menilai pengawasan publik tetap diperlukan agar penanganan pengaduan berlangsung transparan, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bobby berharap koordinasi antara kepolisian dan masyarakat terus diperkuat sehingga setiap laporan dapat ditindaklanjuti berdasarkan fakta di lapangan, tanpa mengabaikan hak pihak-pihak yang terkait.
“Kami berharap masyarakat tetap kritis sekaligus objektif. Apresiasi patut diberikan terhadap upaya yang dilakukan, sementara tindak lanjut dan hasil penanganannya tetap perlu dipantau berdasarkan informasi yang terverifikasi,” tutup Bobby Sihite.
Laporan: Samhadi Purba
