• Jelajahi

    Copyright © Sorotanmerahputih
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    JANGAN TUNGGU KORBAN! PKN SEMPROT KERAS PT HUTAMA KARYA ATAS LAMBANNYA PENANGANAN JALAN BLANGKEJEREN–KUTACANE

    Kamis, 16 April 2026, April 16, 2026 WIB Last Updated 2026-04-17T03:29:42Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini

     





    Gayo Lues — sorotanmerahputih.com: 17/4/2026: 10:10 wib.


    Kepercayaan negara melalui Kementerian Pekerjaan Umum kepada PT Hutama Karya untuk menangani Jalan Nasional Blangkejeren–Kutacane kini dipertanyakan. Di tengah ancaman longsor yang semakin nyata, kinerja di lapangan dinilai belum menunjukkan kesigapan yang seharusnya.


    Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara, Patar Sihotang, melontarkan kritik keras terhadap lambannya respons penanganan di wilayah rawan, khususnya Kecamatan Putri Betung.


    “Ini bukan sekadar proyek biasa. Ini menyangkut keselamatan nyawa manusia dan urat nadi ekonomi masyarakat. Jangan sampai negara terlihat abai melalui pelaksana di lapangan,” tegas Patar.


    Curah hujan tinggi yang terus mengguyur kawasan tersebut telah membuat kondisi tebing semakin labil. Potensi longsor susulan bukan lagi kemungkinan, melainkan ancaman nyata yang bisa terjadi kapan saja.


    PKN menilai, jika tidak ada langkah cepat dan terukur, maka keterlambatan ini berpotensi menjadi kelalaian serius yang berdampak luas.


    PKN dengan tegas mendesak:

    Percepatan total pengerjaan proyek tanpa alasan teknis berlarut-larut

    Penempatan alat berat secara permanen di titik rawan Putri Betung

    Respons cepat di lapangan tanpa menunggu jalan putus total


    “Jangan tunggu korban jiwa atau lumpuhnya akses transportasi baru bertindak. Itu bukan hanya kelalaian, tapi bentuk pembiaran yang tidak bisa ditoleransi,” lanjutnya.


    Masyarakat sebagai pembayar pajak, lanjut PKN, memiliki hak penuh atas infrastruktur yang aman, layak, dan berfungsi optimal. Jalan nasional ini merupakan jalur vital yang menopang aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.


    “Jika lambannya penanganan ini terus terjadi, maka patut dipertanyakan komitmen dan tanggung jawab pihak pelaksana. Negara tidak boleh kalah oleh kelambanan,” tutup Patar dengan nada tegas.{5411180}

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini