Halmahera Selatan - sorotanmerahputih.com Komitmen bersama dalam memperkuat pengelolaan sampah berkelanjutan ditandai melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Eco Bhinneka Muhammadiyah dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Halmahera Selatan dalam rangkaian kegiatan Diseminasi Policy Brief: Integrated Sustainable Waste Management (ISWM) Menuju Halmahera Selatan Bebas Sampah yang berlangsung di Ruang Aula Bappelitbangda Halmahera Selatan.
Dalam kesempatan tersebut, Fadila Syahril selaku Koordinator Eco Bhinneka Muhammadiyah Halmahera Selatan menegaskan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan langkah strategis untuk memastikan hasil kajian tidak berhenti sebagai dokumen semata. Ia menyampaikan bahwa persoalan sampah di Halmahera Selatan membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi dan kolaboratif.
“Melalui MoU ini, kami ingin memastikan bahwa policy brief yang telah disusun benar-benar dapat Mendorong Terimplementasi nya kebijakan atau Regulasi Daerah. Dengan produksi sampah yang mencapai sekitar 21,4 ton per hari, pendekatan yang masih bertumpu pada ‘angkut dan buang’ tidak lagi cukup. Dibutuhkan penguatan tata kelola, peningkatan layanan, serta keterlibatan aktif masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Halmahera Selatan, Samsu Abubakar, menyambut baik kerja sama tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat program pengelolaan sampah di daerah. Ia menekankan bahwa tantangan geografis sebagai wilayah kepulauan turut memengaruhi keterbatasan layanan persampahan yang ada.
“Di tahun 2026 ini kita harus menargetkan pengelolaan 30 persen sampah. Ini menjadi tantangan bagi kami di daerah kepulauan, dengan kondisi sarana dan prasarana yang masih terbatas. Saat ini, di Kabupaten Halmahera Selatan hanya terdapat satu TPA di tingkat kabupaten, serta dua fasilitas di kawasan industri Obi,” jelasnya.
Penandatanganan MoU ini diharapkan menjadi titik awal dari kerja sama berkelanjutan dalam mendorong implementasi Integrated Sustainable Waste Management (ISWM) di Halmahera Selatan, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara aktif dan partisipatif.
