Generasi Sosial Peduli Indonesia (GSPI)
Konawe, 25 April 2026
Menanggapi pelantikan DPC APRI Kabupaten Konawe, Sekretaris Generasi Sosial Peduli Indonesia (GSPI), Rusdin, mengeluarkan pernyataan keras terkait arah kebijakan penataan tambang di wilayah Konawe:
“Pelantikan ini bukan sekadar ajang bagi-bagi jabatan. Kami di GSPI menekankan dengan sangat tegas bahwa pengamanan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah harga mati yang hanya bisa dicapai jika seluruh penambang memiliki izin yang jelas. Jangan ada lagi kompromi terhadap aktivitas tanpa izin!” tegas Rusdin.
Rusdin memberikan peringatan keras kepada pengurus DPC APRI Konawe yang baru dilantik agar bertindak nyata di lapangan.
“Kami tidak ingin lagi mendengar ada aktivitas tambang yang berjalan 'di bawah tangan' atau bermain di ruang gelap. APRI harus menjadi garda terdepan dalam memberantas praktik 'kucing-kucingan' ini. Jika di bawah kepengurusan baru ini praktik ilegal masih dibiarkan, maka kehadiran organisasi ini patut kita pertanyakan,” lanjutnya dengan nada menekan.
Lebih jauh, Rusdin menyoroti isu krusial mengenai usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Ia mengingatkan agar regulasi tersebut tidak disalahgunakan.
“Ingat, rencana WPR dan IPR harus murni untuk kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan. Kami ingatkan dengan keras: jangan sampai agenda ini hanya menjadi kedok terselubung atau 'karpet merah' untuk memutihkan aktivitas tambang ilegal! GSPI akan mengawal setiap jengkal proses ini. Kami tidak akan segan-segan bersuara jika mencium adanya indikasi manipulasi aturan yang hanya menguntungkan segelintir oknum dan merugikan daerah,” tutup Rusdin dengan tegas.
