BURANGA – SOROTAN MERAH PUTIH. COM.
Dewan Pimpinan Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (DPD JPKP) Nasional Sulawesi Tenggara (Sultra) menyoroti tajam adanya indikasi ketidakwajaran dalam tata kelola anggaran di lingkungan Kabupaten Buton Utara (Butur).
Hal ini menyusul temuan informasi terkait pencairan anggaran publikasi media sebesar Rp1,1 miliar yang dilakukan di awal tahun anggaran 2026.
Ketua DPD JPKP Nasional Sultra, Ali, menilai proses pencairan di awal tahun tersebut mengundang tanda tanya besar dan patut dipertanyakan secara hukum maupun administrasi negara.
"Apakah tidak wajar jika hal ini dipertanyakan? Pasalnya, sebagaimana aturan yang kita ketahui bersama, setiap pencairan anggaran daerah harus didahului atau disertai dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang jelas. Namun, informasi yang kami dapati saat ini, anggaran sebesar 1,1 miliar rupiah justru sudah dicairkan di awal tahun 2026 untuk salah satu media," ujar Ali dalam keterangan persnya di Buranga.
Menyikapi kejanggalan tersebut, JPKP Nasional Sultra mendesak pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buton Utara untuk segera memberikan klarifikasi terbuka. Ali menegaskan bahwa pihaknya tidak berbicara tanpa dasar, melainkan telah mengantongi bukti-bukti kuat terkait aliran dana tersebut.
"Kami meminta pihak DPRD Buton Utara agar memberikan klarifikasi yang transparan terkait pencairan awal tahun untuk salah satu media ini. Kami sudah memegang datanya secara valid," tegas Ali.
Lebih lanjut, Ali mencurigai adanya praktik tidak sehat atau potensi "titipan" oknum tertentu di balik mulusnya pencairan anggaran bernilai fantastis di awal tahun tersebut. JPKP Sultra memastikan tidak akan tinggal diam jika pihak terkait memilih bungkam.
"Kami mencurigai, atau jangan sampai memang hal ini ada titipan? Jika tidak ada keterbukaan, kami tidak akan segan-segan untuk melaporkan ketidaktransparanan ini ke pihak Ombudsman dan melayangkan surat resmi ke Kementerian Keuangan," pungkasnya
